Ribuan Paket Pengadaan Kaltim Belum Tuntas, DPRD Yakin Realisasi Bisa Capai 94 Persen

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mengebut realisasi pengadaan barang dan jasa sebagai bagian penting dari pembangunan daerah. 

Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp20,9 triliun, sebanyak 28,5 persen atau setara Rp5,98 triliun harus direalisasikan melalui pengadaan. Namun, hingga awal September, ribuan paket masih belum tuntas.

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Ujang Rachmad, merinci kondisi tersebut. Untuk skema tender, dari 262 paket senilai Rp1,217 triliun masih ada dua paket yang belum selesai.

Pada e-purchasing, dari 7.135 paket senilai Rp4,122 triliun, sekitar 43 persen atau seperempat nilai pengadaan masih tertunda.

Sementara itu, untuk pengadaan langsung dan penunjukan langsung, dari 9.016 paket senilai Rp649,47 miliar, hampir separuh atau 48 persen belum dieksekusi.

Baca juga: Pengakuan Aktor Intelektual Bom Molotov Samarinda, Tersangka: Kami Kecewa pada DPR

“Kalau semua ini terhambat, dampaknya bukan hanya pada realisasi anggaran, tetapi juga pelayanan publik,” tegas Ujang, Sabtu (6/9/2025).

Menurutnya, lambatnya progres ini akan berimbas langsung pada pencapaian program-program prioritas Gubernur.

Ia mendesak para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk segera menuntaskan paket yang tertunda dan berkomunikasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

“Jangan tunggu Desember untuk menyelesaikan ribuan paket yang tertunda. Kalau ada masalah, komunikasikan segera. Biro PBJ siap membantu 24 jam,” tukasnya.

Ujang menambahkan, pengadaan barang/jasa bukan sekadar pekerjaan administratif, tetapi juga motor penggerak ekonomi.

Baca juga: Rumah Sakit Haji Darjad Samarinda akan Jual Aset untuk Bayar Tunggakan Upah Eks Karyawan

“Melalui belanja pemerintah, lapangan kerja terbuka, usaha lokal bergerak, dan ekonomi masyarakat terangkat. Ini memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas,” ungkapnya.

Proyek Fisik Baru 40 persen, Komisi III DPRD Yakin Tembus 94 persen

Laporan dari Biro Barang dan Jasa (Barjas) Setdaprov Kaltim menunjukkan, progres lelang hingga Juli 2025 baru mencapai 40 persen.

Kepala Biro Barjas Setdaprov, Buyung Dodi menjelaskan bahwa pihaknya hanya menangani tender seleksi dan penunjukan langsung di atas Rp200 juta.

Sedangkan pengadaan di bawah nilai tersebut ditangani langsung oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).