Berita Berau Terkini
Perlu Dukungan Pemkab Berau Untuk Beri Pelayanan Air Bersih di Kecamatan Terjauh
Pelayanan Air Bersih dari Perusahaan Umum Daerah (Perumdam) Batiwakkal, mengupayakan dapat melayani seluruh daerah di Kabupaten Berau.
Penulis: Renata Andini Pengesti | Editor: Samir Paturusi
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB- Pelayanan Air Bersih dari Perusahaan Umum Daerah (Perumdam) Batiwakkal, mengupayakan dapat melayani seluruh daerah di Kabupaten Berau.
Namun masih perlu backup dari Pemkab.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Perumdam Batiwakkal, Saipul Rahman.
"Sementara ini kami masih fokus pemenuhan layanan di daerah kecamatan kota terdekat, yaitu Kecamatan Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur dan Teluk Bayur," ungkapnya kepada Tribunkaltim.co, Jumat (3/6/2022).
Lanjutnya, untuk daerah diluar perkotaan diakuinya masih terkendala biaya operasional yang tinggi dan perlu support dari pemda dan stakeholder terkait.
"Kalau kami sendiri itu sangat sulit, perlu bantuan dari pemda, dalam hal ini DPUPR bidang air bersih," jelasnya.
Baca juga: Banyak Pelanggan Menunggak, Perumda Air Minum Batiwakkal BerauRugi Rp 11 Miliar
Baca juga: Perumda Air Minum Batiwakkal Berau Raih Penghargaan Top BUMD Bintang Lima
Baca juga: DPRD Laporkan Dirut Perumda Air Minum Batiwakkal ke Polisi, Ini Tanggapan Anggota Fraksi Demokrat
Dikatakannya, pihaknya hanya sebagai pengelola yang menjalankan pelayanan air bersih ke masyarakat dan DPUPR yang membuatkan instalasi air bersihnya.
Menurutnya, tarif air bersih sekarang masih belum dapat menjangkau pembangunan jaringan instalasi baru untuk daerah diluar tanpa bantuan dari pemda.
"Kita saat ini berusaha untuk penuhi kebutuhan seputar kota, setelah itu kita bisa perluas," ujarnya.
Terlebih saat ini, tarif yang dipatok masih belum alami kenaikan beberapa tahun terakhir. Hal itu tak sejalan dengan kenaikan biaya operasional yang terus meningkat.
"Kita masih pake harga lama, sedangkan operasional kita meningkat," katanya.
Saat ini sendiri, diakui Saipul bahwa pipanisasi di wilayah kota sejak 2020 lalu, sudah mencapai angka 60 persen dengan asumsi satu Sambungan Rumah (SR) bisa mencapai 6 orang.
"Itu berdasarkan data tahun 2020, kalau tahun 2021 baru akan di audit tahun ini," jelasnya.
Namun, Saipul mengatakan perhitungan tersebut merupakan metode lama, saat ini secara nasional terdapat metode baru yang menilai satu SR dinikmati oleh 2,75 jiwa atau kurang dari tiga orang.
"Perhitungan baru mengatakan satu SR hanya dinikmati oleh 2,75 atau 2 sampai 3 orang saja," terangnya.
