Luhut Minta Tambahan Dana Rp 146 M ke DPR untuk Urus Minyak Goreng, Masa Saya Bayar Sendiri, Pak

Masa saya bayar sendiri pak, walaupun ada duit saya juga sih tapi ya enggak proper lah menurut saya," ucapnya.

Baca juga: Terjawab Sudah Kenapa Minyak Goreng Langka dan Mahal Sebenarnya, Terkuak Kronologi dan Penyebabnya

Pagu anggaran 2023, 80 persennya untuk SDM dan belanja pegawai 

Luhut yang sempat menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini mengatakan, terdapat kegiatan yang belum mendapatkan jatah anggaran dalam pagu indikatif 2023.

Di antaranya, kegiatan Archipelagich and Island States (AIS) Forum sebesar Rp 50 miliar.

Khususnya untuk anggaran penyelenggaraan KTT para kepala negara dan kepala pemerintahan.

Kemudian tambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian target dari kegiatan-kegiatan direktif presiden dan kegiatan strategis di Kemenko Marves lainnya sebesar Rp 38,85 miliar.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Kemenko Marves dan belanja pegawai (tunjangan kinerja 80 persen) sebesar Rp 35,7 miliar, pemeliharaan dan operasional untuk Gedung Kemenko Marves, usai serah terima dari BRIN pada 2 Juni 2022, sebesar Rp 14,9 miliar.

Terakhir perbaikan dan relokasi gedung di Kalideres, Jakarta Barat sebagai hibah aset dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Kemenko Marves sebesar Rp 3,7 miliar.

Kumpulkan Pengusaha dan Asosiasi Migor di Bali

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bakal memanggil para pengusaha serta asosiasi bidang minyak goreng (migor) pada hari ini Kamis (9/6/2022) hingga Jumat (10/6/2022) besok, di Bali.

Baca juga: Pemerintah Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah Per 31 Mei 2022, Dampak Harga Migor pada Konsumen

Demikian disampaikan Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, ditayangkan secara virtual, Kamis.

"Hari ini dan besok, saya kumpulkan seluruh pengusaha-pengusaha besar dan pelaku-pelaku dan asosiasi-asosiasi di Bali, kita mau bikin match business matching.

Jadi apa yang dibuat pemerintah apa yang dibuat kalian apa yang cocok, apa yang tidak cocok, sehingga tidak ada dusta di antara kita," ujar Luhut seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Luhut mengungkapkan, persoalan minyak goreng tersebut karena terjadi ketidakkonsistenan.

Maka dari itu, dirinya memutuskan untuk mengumpulkan seluruh pelaku usaha minyak goreng mulai dari produsennya hingga ke distributor.