KPK ke Kutai Barat, Bupati FX Yapan Berharap Proyek Mangkrak Dilanjutkan Pusat

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Bupati Kutai Barat (Kubar), FX Yapan mengakui adanya kedatangan Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) ke Kutai Barat (Kubar).

Bupati dua periode ini mengatakan, kedatangan tim KPK ini ada kaitannya dengan permintaan yang diajukannya saat dipanggil BPK RI di Samarinda beberapa waktu lalu. 

Dirinya jelaskan dari awal. Beberapa waktu lalu dirinya dipanggil BPK RI di Samarinda.

Ini kaitannya dengan laporan warga, juga dari LSM soal beberapa proyek mangkrak di Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Baca juga: PDIP Kubar Gelar Festival Bakar Ikan Nusantara, FX Yapan Ikut Memanggang

Baca juga: Bupati FX Yapan Resmikan Produk Beras Durian Kutai Barat: Jangan Segan untuk Bertani 

Baca juga: Bupati FX Yapan Berharap GAMKI Jadi Mitra Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat

Di depan BPK, dia sampaikan bahwa tidak bicara banyak. Khawatir nanti salah-salah.

"Saya sampaikan waktu itu, lebih baik dari BPK atau KPK datang saja melihat langsung ke Kubar. Puji Tuhan, ternyata benar, tim KPK telag datang ke Kubar," ungkap Yapan, Sabtu (25/6/2022)

Dikatakan, kedatangan tim KPK benar adanya berkaitan dengan proyek mangkrak di Kubar.

Yaitu beberapa proyek yang dikerjakan dengan sistem kontrak tahun jamak atau multiyears. Salah satunya proyek pembangunan pelabuhan. 

Dia menjelaskan, kedatangan KPK untuk membantu pihaknya agar bisa melanjutkan proyek yang mangkrak ini, dan bahkan dibantu oleh pusat melalui APBN. 

"Kedatangan mereka (KPK) untuk mencari data. Mereka justru akan membantu kita," katanya.

Nanti akan dilanjutkan lagi dengan harapan didukung oleh pusat. Apalagi sekarang Kubar merupakan bagian dari daerah penyangga IKN (Ibu Kota Negara).

"Jadi proyek-proyek yang mangkrak harus diselesaikan," terangnya. 

Yapan mengatakan, proyek yang mangkrak ini merupakan proyek multiyears yang dilaksanakan di masa kepemimpinannya periode sebelumnya.

Oleh Pemkab, setelah dia kembali dilantik, proyek-proyek itu akan dilanjutkan. 

"Proyek-proyek ini didanai oleh APBD. Karena masa jabatan sudah selesai, waktu itu tidak bisa dilanjutkan," ujarnya.