Berita Kutim Terkini

Dinkes Kutim Usulkan 476 Berkas Tenaga Honorer ke Kementerian, Berharap Alih Status Jadi PPPK

Tenaga kesehatan yang bukan Aparatur Sipil Negara (Non ASN) akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Penulis: Syifaul Mirfaqo | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/SYIFA'UL MIRFAQO
Tenaga kesehatan di Kabupaten Kutai Timur. Pemkab Kutim melalui Dinas Kesehatan telah mengajukan sebanyak 476 berkas tenaga honorer yang diharapkan dapat beralih status menjadi PPPK pada tahun ini. TRIBUNKALTIM.CO/SYIFA'UL MIRFAQO 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Tenaga kesehatan yang bukan Aparatur Sipil Negara (Non ASN) akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Kesehatan telah mengajukan sebanyak 476 berkas tenaga honorer yang diharapkan dapat beralih status menjadi PPPK pada tahun ini.

Kepala Dinkes Kutim, dr Bahrani Hasanal mengatakan, pengajuan tersebut dilakukan seiring dengan aturan pemerintah yang menghentikan perekrutan pegawai honorer di 2023.

"Tenaga kesehatan kita sudah memasukkan berkas ke kementerian sebanyak 476 orang tenaga honorer untuk kemudian menunggu disetujui atau diangkat menjadi PPPK," ujarnya saat ditemui di ruang kerja, Jumat (1/7/2022).

Kendati belum mendapatkan angka pasti jumlah tenaga honorer yang disetujui untuk beralih status, Dinkes Kutim memastikan berkas tersebut yang akan terus diusulkan.

Baca juga: Pemkot Bontang Belum Tetapkan Jumlah Usulan Formasi CASN dan PPPK 2022

Berkaitan dengan kebutuhan tenaga, Mantan Direktur RSUD Kudungga tersebut mengakui bahwa tenaga kesehatan di Kutim masih tercukupi.

Oleh karenanya, ratusan tenaga honorer tersebut diupayakan agar dapat mengalami peningkatan status agar pelayanan kesehatan di Kutai Timur bisa lebih maksimal.

"Karena ada 476 itu, semisal yang diterima hanya 400 ya tidak apa-apa. Nanti mereka akan menjalani tes dan sebagainya. Tapi yang sisanya 76 kami prioritaskan di pengajuan selanjutnya," ujarnya.

Kriteria tenaga kesehatan non ASN yang diprioritaskan untuk formasi PPPK juga tentunya sangat ketat, seperti memiliki latar belakang pendidikan minimal D3, dan STR aktif untuk jenis jabatan fungsi kesehatan sesuai Kemenpan RB.

Baca juga: Penyerahan SK PPPK Guru di Kaltim, Hetifah: Perjuangan Panja Honorer Belum SelesaI

Terakhir, Dinkes Kutim juga sudah memiliki kurang lebih 90 tenaga kesehatan yang baru saja beralih status dari non ASN menjadi PPPK.

"Baru-baru ini sekitar 90 orang sudah di-PPPK-kan. Nah, yang 476 ini menyusul nanti kalau ada peningkatan status pegawai lagi," ujarnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved