Ibu Kota Negara
Mimpi KSOP Membuat Pelabuhan Khusus Logistik Pembangunan Ibu Kota Baru RI di Kaltim
Pihak KSOP juga tengah berupaya mencari potensi titik yang dapat dijadikan dermaga bagi kelancaran Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kaltim
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara ditargetkan akan dimulai pada Agustus 2022 nanti.
Tentunya, pembangunan infrastruktur dalam menunjang pembangunan IKN menjadi penting, utamanya seperti akses jalan dan transportasi.
Adapun, demi menunjang kebutuhan angkutan logistik ke wilayah IKN, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ( KSOP) Kelas I Balikpapan akan menyiapkan sejumlah pelabuhan di kawasan IKN.
Kepala KSOP Kelas I Balikpapan, M Takwim Masuku menyampaikan, pihaknya sudah melakukan survei terhadap empat pelabuhan yang diproyeksikan jadi titik distribusi logistik untuk keperluan pembangunan Nusantara.
Baca juga: Bantuan Buku kepada Warga di IKN Nusantara
Baca juga: Songsong Ibu Kota Negara Pindah, Penduduk Balikpapan Capai 200 Orang per Bulan
Baca juga: Pindah Ibu Kota Negara ke Kaltim, Jokowi Nilai Cara Kerja untuk Motor Kemajuan Indonesia
Bersama dengan Kementerian PUPR, pihaknya mengaku telah berkoordinaai dan berkomunikasi untuk menentukan titik terbaik yang aksesnya memungkinkan dari sisi darat.
Empat pelabuhan tersebut hanya berjarak mulai dari 5 hingga 8 kilometer menuju IKN.
"Kami sudah survei empat pelabuhan di kawasan IKN, mulai dari Pelabuhan ITCI, Tunggur, BUMDES dan Pulau Balang," katanya.
Namun demikian, menurut Takwim, pelabuhan ITCI tidak direkomendasikan sebagai titik distribusi logistik.
Baca juga: Dinas Perhubungan Kaltara Siapkan Bus Damri Rute Tanjung Selor-IKN Nusantara
Selain menentukan titik distribusi logistik, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Distrik Navigasi untuk memastikan keamanan jalur yang akan dilewati kapal pengangkut logistik.
“Sudah dipastikan bahwa titik-titik tersebut memenuhi syarat keamanan pelayaran,” ucap Takwim kepada TribunKaltim.co, Rabu (6/7/2022).
Kedepannya, KSOP juga akan menggolongkan kapal berdasarkan jenis, tipe dan ukuran agar keamanannya lebih terjamin saat berlayar.
Sementara untuk sisi darat, masih ada sebagian lahan yang dikuasai warga, sehingga Kementerian PUPR akan mengambil alih prosesnya.

Setelah itu, nantinya KSOP akan meneruskan ke pusat perihal izin penggunaan garis pantai.
Dalam tahap awal, kata Takwim, akan ada 5 juta meter kubik material pembangunan jalan yang akan ditampung di pelabuhan-pelabuhan yang ada di kawasan IKN Nusantara.
Pihak KSOP juga tengah berupaya mencari potensi titik yang dapat dijadikan dermaga baru untuk dapat menampung volume material yang lebih banyak kedepannya.
“Potensi dermaga baru di sekitar IKN juga masih dicari. Untuk antisipasi jika masih kurang menurut Kemeterian PUPR,” tutupnya. (*)
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel