Video Viral

PDIP Tak Tinggal Diam Fadli Zon Sindir Korupsi Bansos Kemensos dengan Izin ACT

PDIP tak tinggal diam Fadli Zon sindir korupsi bansos Kemensos dengan izin ACT

Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Sandrio

TRIBUNKALTIM.CO - Politisi PDIP, Junimart Girsang, mempertanyakan itikad baik Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon yang mengomentari soal pencabutan izin Aksi Cepat Tanggap (ACT) oleh Kementerian Sosial.

Dilansir dari Tribunnews.com, menurut Fadli, Kemensos terlalu otoriter.

Fadli bahkan menyindir soal kasus korupsi dana bantuan sosial di Kemensos.

"Jadi tentang misalnya Pak Fadli Zon justru saya mempertanyakan itikad baik beliau. Ada apa dengan Pak Fadli Zon? Kenapa sampai, misalnya, berbicara tidak sesuai dengan koridor?" kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menilai seharusnya Fadli punya visi misi yang sama membangun negara bangsa, bukan justru melakukan hal yang sifatnya provokatif.

"Saya ingatkan Pak Fadli Zon, supaya sebelum berbicara itu berpikir dululah. Lebih bagus kami kerja 3 kali untuk bisa bersinergi dengan pemeirntah," tuturnya.

Soal pencabutan izin lembaga filantropi ACT , Junimart menilai itu menjadi kewenangan Kemensos.

Menurutnya, dalam mengambil langkah tersebut Kemensos sudah melakukan pengusutan tersendiri.

"Kalau ada menghubungkan kepada misalnya urusan-urusan lain menyangkut misalnya kader partai. Ya tentu kita harus pertanyakan motivasinya apa," kata Junimart.

"Kan enggak ada hubungannya ini, ACT dengan kader-kader partai yang pernah menjabat di kementerian atau yang pernah menjabat di kelembagaan," tandas dia.

Diberitakan sebelumnya, Fadli Zon menyoroti langkah Kementerian Sosial yang mencabut izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut Menteri Sosial (Mensos) Ad Interim Muhadjir Effendy otoriter.

“Seharusnya jangan otoriter main cabut izin ACT,” tulis Fadli Zon di akun media sosial Twitter dikutip Tribunnews, Kamis (7/7/2022).

Menurut Fadli, perlu ada audit dan proses hukum terlebih dahulu sebelum pencabutan izin.

“Audit dan bawa ke ranah hukum, setidaknya ada usaha mencari keadilan. Apakah ini ulah oknum atau sistemik? Jangan salahkan kalau logika ini dipakai pada oknum koruptor dana bansos di Kemensos.” tambahnya. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved