Berita Nasional Terkini

Dianggap Kontroversial, Kemenkumham di ILC Tegaskan Pasal 218, 240 & 351 RKUHP Sudah Diformulasikan

Anggota Tim Sosialisasi RKUHP Kemenkumham RI Albert Aries memberi penjelasan tentang pasal-pasal yang dianggap memberangus demokrasi dalam RKUHP

Penulis: Justina | Editor: Justina
YouTube Indonesia Lawyers Club
Anggota Tim Sosialisasi RKUHP Kemenkumham RI Albert Aries saat memberi penjelasan tentang pasal-pasal yang dianggap memberangus demokrasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). 

TRIBUNKLATIM.CO - Anggota Tim Sosialisasi RKUHP Kemenkumham RI Albert Aries memberi penjelasan tentang pasal-pasal yang dianggap memberangus demokrasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Saat tampil di acara Indonesia Lawyers Clbu (ILC), Albert Aries mengatakan bahwa rumusan materi dan norma hukum yang ada pada Pasal 218 tentang Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden, Pasal 240 tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah yang Sah serta Pasal 351 RKUHP tentang Penghinaan Terhadap Lembaga, semuanya sudah direformulasi.

"Itu seluruhnya sudah direformulasi, diberikan penjelasan yang cukup dan sagat jelas sederhana untuk membedakan mana yang disebut dengan kritik dan mana yang disebut dengan penghinaan," kata Albert Aries dikutip dari kanal Youube Indonesia Lawyers Club, Sabtu (9/7/2022).

Baca juga: Segera Disahkan DPR, Ini Tanggapan Kemenkum HAM di ILC Soal RKUHP yang Masih Jadi Perdebatan

Merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penghinaan presiden, diminta oleh Albert Aries agar tidak hanya membaca diktum atau isi putusan dari putusan MK No 13 dan 22 Tahun 2006 tersebut tentang dianulirnya Pasal 134 KHUP tentang penghinaan terhadap presiden.

Tetapi menurutnya, perlu juga membaca pertimbangan hukum dari putusan tersebut.

Di mana dalam putusan itu menyebutkan kalau delik penghinaan terhadap presiden diberlakukan, Pasal 310 berlaku kalau ditujukan pada kualitas pribadi yang dimiliki.

"Tetapi kalau ditujukan pada presiden atau wakil presiden selaku pejabat, MK mengatakan silahkan dengan kata lain Bang Karni, gunakan Pasal 207 KUHP sebagai delik aduan atau klah delikten," ucap Albert Aries.

"Dengan kata lain, MK masih menganggap bahwa penggunaan pengaduan oleh presiden atas adanya penghinaan terhadap presiden itu bisa dilakukan dengan Pasal 207 tentang penghinaan terhadap atau lembaga kekuasaan umum," tambah Albert Aries.

Baca juga: Kritik Pasal 353 & 354 RKUHP, Host Mata Najwa: Apa Ukuran Ucapan & Tindakan Masuk Kategori Menghina?

Selain itu, Albert Aries juga menyampaikan bahwa ada satu keputusan MK yang juga menarik untuk diketahui.

Pada putusan MK No 6 Tahun 2007 tentang pengujian terhadap Pasal 154 KUHP tentang Penghinaan Pemerintah yang Sah, diakui Albert Aries bahwa dalam rasio residendi pada putusan MK ini menyebutkan kalau berdasarkan keterangan pemerintah, konsep rancangan KUHP sudah memuat reformulasi.

"Misalnya mengubah jadi delik forum ilmiah jadi delik materi, dan itu menurut MK perumusan delik demikian tidak bertengtangan dengan semangat mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis," ungkap Albert Aries.

Simak video selengkapnya:

(TribunKaltim.co/Justina)


IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved