Berita Nasional Terkini

Segera Disahkan DPR, Ini Tanggapan Kemenkumham di ILC Soal RKUHP yang Masih Jadi Perdebatan

Anggota Tim Sosialisasi RKUHP Kemenkumham RI Albert Aries mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan reformulasi pada RKUHP yang jadi perdebatan

Penulis: Justina | Editor: Justina
YouTube Indonesia Lawyers Club
Anggota Tim Sosialisasi RKUHP Kemenkumham RI Albert Aries saat membahas tentang RKUHP di Indonesia Lawyers Club. 

TRIBUNKALTIM.CO - Anggota Tim Sosialisasi RKUHP Kemenkumham RI Albert Aries mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan reformulasi pada RKUHP yang menjadi perdebatan publik saat ini.

Seperti yang diketahui, RKUHP belakangan ini menjadi sorotan karena pembahasannya tidak dilakukan secara transparan.

Terkait hal ini, Albert Aries menjelaskan bahwa perbedaan draf RKUHP versi 2019 dengan draf yang diserahkan ke DPR 6 Juli untuk disahkan yaitu, pemerintah telah melakukan sejumlah reformulasi penambahan penjelasan, pengurangan ancaman pidana agar tidak punitiv, memastikan referensi serta sinkronisasi antar pasal untuk meminimalisair typo dan rujukan yang tidak tepat.

Saat disinggung apa yang menjadi alasan pemerintah mempertahankan beberapa pasal yang diprotes sejumlah kalangan pada tahun 2019 terkait pejabat tidak boleh dikritik, Albert Aries mengaku bahwa hal tersebut tidak demikian adanya.

"Jadi, misi yang dilakukan RKUHP berupa rekodifikasi terbuka dan terbatas, unifikasi, dekolonisasi, demokratisasi dan konsolidasi itu semua memperhatikan cerminan rancangan KUHP," kata Albert Aries dikutip dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC), Sabtu (9/7/2022).

Baca juga: Kritik Pasal 353 & 354 RKUHP, Host Mata Najwa: Apa Ukuran Ucapan & Tindakan Masuk Kategori Menghina?

Karena itu, ia menyampaikan bahwa RKHUP saat ini sudah mencerminkan peradaban Bangsa Indonesia.

"Tentu kita juga memperhatikan putusan-putusan MK terkait dalam penyusunan norma dan materi muatan yang ada dalam RKUHP termasuk penghinaan terhadap presiden, penghinaan terhadap pemerintahan yang sah dan juga penghinaan terhadap lembaga atau kekuasaan umum," beber Albert Aries.

Baca juga: Draf RKUHP Belum Dibuka ke Publik, Karni Ilyas: Dirahasiakan agar Mahasiswa Tak Demo Berjilid-jilid

Terkait keputusan RKUHP yang akan disahkan DPR belum menampung aspirasi dari masyarakat terkait pasal-pasal yang dianggap kontroversial, Albert Aries menyatakan kalau wajar jika terdapat perbedaan pandangan, pendapat serta pro dan kontra di dalam negara demokrasi.

Baca juga: Blak-blakan di ILC Soal Draf RKUHP yang Belum Dibuka ke Publik, Nasir Djamil: Tidak Ada Perubahan

Hanya saja menurutnya, dari 14 isu krusial dalam RKUHP tahun 2019, pemerintah telah menggali serta menampung aspirasi masyarakat.

"Dengan bukti kita sudah men-take out dua dari 14 isu krusial yaitu, pasal mengenai advokat curang dan juga pasal mengenai dokta tanpa izin serta memberikan penjelasan supaya RKUHP ini bisa dibaca sekalipun oleh orang awam," tutur Albert Aries.

"Artinya jelas ada perbedaan nyata antara versi draf 2019 dengan versi draf RKUHP diserahkan pemerintah kepada DPR kemarin," tambah Albert Aries.

Simak video selengkapnya:

(TribunKaltim.co/Justina)

 
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved