Berita Samarinda Terkini

KPPU Kaji Kenaikan Tarif Angkutan Kontainer di Pelabuhan Peti Kemas Palaran Samarinda

Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) Wilayah Kerja Kanwil V sedang mengkaji kenaikan tarif angkutan kontainer di Pelabuhan Palaran

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo
HO/KPPU
Ilustrasi Pelabuhan Peti Kemas Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. KPPU Kanwil V Balikpapan mengkaji kenaikan tarif yang ditetapkan oleh DPW ALFI Kaltim untuk tarif JPT yang aktif beroberasi di pelabuhan peti kemas Samarinda. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) Wilayah Kerja Kanwil V sedang mengkaji kenaikan tarif angkutan kontainer di Pelabuhan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam keterangan resminya, Ketua KPPU Kanwil V Balikpapan Manaek Pasaribu mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan penelitian terkait dengan adanya Surat Edaran Dewan Perwakilan Wilayah Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (DPW ALFI) Kalimantan Timur yang mengeluarkan Surat Edaran tentang Acuan Penyesuaian Tarif Angkutan Kontainer di Samarinda tertanggal 5 April 2022. 

Pada surat edaran tersebut, DPW ALFI Kaltim menaikkan tarif angkutan kontainer di Samarinda sebesar 40 persen dari harga berjalan dan diminta ke semua pengusaha Jasa Pengusahaan Transportasi (JPT) yang menjadi anggota ALFI.

"Aktif beroperasi di Pelabuhan Petikemas Palaran Kota Samarinda mengikuti surat edaran tersebut," terangnya, Senin (11/7/202).

Baca juga: KPPU Kanwil V Awasi Pelaku Usaha Pasca Subsidi Minyak Goreng Curah Dicabut

Baca juga: Lahan Belum Dibayar Jalan ke Pelabuhan Peti Kemas Km 13 Balikpapan Diblokir, Ini Kata Isran Noor

Baca juga: Ekspor Batu Bara ke India, Walikota Balikpapan Rizal Effendi Waspadai Pelabuhan Peti Kemas Kariangau

Berdasarkan informasi awal pihak KPPU, alasan kenaikan tarif angkutan kontainer yang ditentukan DPW ALFI adalah bentuk kompensasi akibat peralihan penggunaan BBM Bio Solar (Subsidi) ke BBM Dexlite (Non Subsidi). 

Peralihan penggunaan BBM tersebut dikarenakan untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi armada pengangkutan perusahaan JPT harus menunggu 3 sampai 4 hari mengantri di SPBU sehingga berpotensi barang-barang pelanggan akan terlambat diterima.

Padahal terdapat sekitar 70 persen muatan kontainer di pelabuhan Palaran adalah muatan berupa consumer goods atau barang konsumsi harian, seperti gula, sembako, dan lain-lain. 

Muatan consumer goods tersebut diharapkan sebisa mungkin sampai ke tangan logistik owner, distributor, agen untuk di didistribusikan ke masyarakat.   

KPPU Kanwil V telah memanggil beberapa stakeholder terkait, saat ini sedang mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kenaikan tersebut.

Baca juga: KPPU Kanwil V Temukan Pemain Distribusi Minyak Goreng di Pasaran Ritel Modern Balikpapan

"Yang berpotensi pelanggaran Undang-undang No. 5 Tahun 1999," tegas Manaek Pasaribu.

"Penentuan tarif antara Pelaku Usaha JPT dengan masing-masing pelanggan seharusnya terbentuk berdasarkan kesepakatan antar kedua pihak dengan mengacu pada mekanisme pasar," sambungnya.

ALFI sebagai asosiasi bagi pelaku usaha yang salah satunya di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik, tidak memiliki kewenangan baik dalam bentuk mandatori regulasi maupun aturan internal organisasi untuk menentukan tarif. 

Penentuan tarif jasa oleh asosiasi berpotensi melanggar pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 terkait Penetapan Harga 

Manaek Pasaribu menggambarkan bahwa kejadian ini pernah terjadi dan KPPU sudah pernah memutus perkara yang sama melalui Putusan KPPU No. 06/KPPU-I/2013 yang telah berkekuatan tetap (inkracht van gewijsde) melalui Putusan Mahkamah Agung. 

Baca juga: KPPU Balikpapan Panggil 9 Saksi, Mencuat Dugaan Kartel Minyak Goreng di Kaltim

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved