Berita DPRD Kutim

Pansus Bacakan Laporan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021, Teliti Penggajian ASN Jadi Catatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar sidang paripurna dalam rangka penyampaian laporan kerja panitia khusus (

Penulis: Syifaul Mirfaqo | Editor: Rahmad Taufiq
HO/TRIBUNKALTIM.CO
Penyerahan laporan kerja Pansus Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021. 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar sidang paripurna dalam rangka penyampaian laporan kerja panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah.

Raperda tersebut berkaitan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Sidang berlangsung di Ruang Sidang Utama Paripurna, Kantor Sekretariat DPRD Kutim, Kawasan Pemerintah Bukit Pelangi, Kecamatan Sangatta Utara.

Ketua Pansus, Sayid Anjas membacakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 tersebut di hadapan Bupati dan peserta sidang.

Secara umum, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun ada beberapa catatan penting dan rekomendasi yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Rapat Paripurna ke-18 Persetujuan Bersama antara DPRD dan Bupati Kutim mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021.
Rapat Paripurna ke-18 Persetujuan Bersama antara DPRD dan Bupati Kutim mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021. (HO/TRIBUNKALTIM.CO)

Baca juga: Pemerintah Turut Bertanggung Jawab, Bapemperda DPRD Kutim Inisiasi Perda Perlindungan Perempuan

"Perkenankan kami menyampaikan beberapa catatan penting yang berikut rekomendasi sebagai upaya konstruktif dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik," ujarnya, Kamis (14/7/2022).

Catatan pertama berkaitan dengan mekanisme penggajian dan pensiun bagi ASN yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pansus merekomendasikan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dalam penggajian ASN agar cermat dan teliti dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku agar tidak lagi terjadi kelebihan pembayaran gaji.

Kemudian terkait dengan belanja melalui mekanisme pengadaan langsung pada pemerintah daerah agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan pemerintah daerah melalui OPD.

"Dalam melakukan belanja dengan cara pengadaan langsung, hendaknya memberikan payung hukum dalam bentuk Perda yang mengatur teknis pengadaan langsung untuk memberikan kepastian hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Baca juga: Anggota DPRD Kutim Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga Pesisir yang Terdampak Banjir

Selain itu berkaitan dengan piutang daerah yang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Pada rekapitulasi piutang daerah APBD 2021, terdapat Rp 118,030 miliar yang menjadi hak pemerintah daerah yang harus diterima.

"Terdiri dari piutang pajak dan retribusi. Kami meminta agar pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk terus mengupayakan pembayarannya.

Begitupun dalam penataan aset tanah, masih terdapat aset tanah yang belum tersertifikasi yakni sebanyak 756 bidang tanah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved