Pansus Bacakan Laporan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021, Teliti Penggajian ASN Jadi Catatan

Berdasarkan hasil rapat, disampaikan bahwa masih terdapat hutang tanah sebesar Rp 85,6 miliar.

"Hutang ini merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menyelesaikannya, kami merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar melakukan inventarisasi terhadap data tanah untuk memastikan akurasi data tanah sebagai acuan penyelesaian hutang tanah di 2022," ucapnya.

Terakhir, berdasarkan rekapitulasi aset tetap tahun 2021, nilai aset mencapai Rp 14,4 triliun yang terdiri dari aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan irigasi, konstruksi dalam proses, serta aset tetap lainnya.

Baca juga: Pembangunan Daerah di Kutai Timur Lepas dari Perencanaan, DPRD Kutim Minta Sesuai Prioritas

Pansus merekomendasikan agar pengelolaan aset ini dilakukan dengan sebaik-baiknya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Dengan telah disampaikannya laporan kerja Pansus terhadap Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, maka panitia khusus mengusulkan dan merekomendasikan Raperda tersebut ditetapkan sebagai Perda.

"Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD menjadi Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan diserahkan kepada pemerintah daerah," ujarnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.