Plt Bupati Khawatir Ada Disparitas Antara IKN Nusantara dan Penajam Paser Utara

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Pembangunan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, terus dilakukan. Mulai dari infrastrukur hingga fasilitas penunjang lainnya.

Hal itu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi daerah sekitar, termasuk Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur. 

Pembangunan yang terus menunjukkan progres signifikan di IKN Nusantara, dikhawatirkan tidak seimbang dengan pembangunan di Penajam Paser Utara yang notabene merupakan daerah terdekat.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam pun menyampaikan hal ini kepada Bapennas.

Melalui audiensi bersama Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Josaphat Rizal Pramana di Jakarta beberapa waktu lalu.

Baca juga: Pemkab Berau Usulkan Pulau Maratua jadi Penyangga IKN Nusantara

Baca juga: Warga Ibu Kota Negara Padati Masjid Raya Babul Salam Sepaku untuk Tunaikan Salat Idul Adha

Baca juga: Pro dan Kontra Pembangunan IKN Nusantara, PMII Kukar Siap Kawal Ibu Kota Baru, Singgung Edy Mulyadi

Hamdam meminta, agar diberikan dukungan, terutama dalam hal pembangunan.

Menurutnya, Penajam Paser Utara tidak mampu mengejar pembangunan seperti di IKN Nusantara, jika hanya mengandalkan anggaran daerah, sebab saat ini Penajam Paser Utara masih dalam kondisi defisit anggaran.

Pembangunan yang dimaksud terutama dalam hal pembangunan jalan, ketersediaan air bersih, penerangan jalan, hingga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Persoalan ini terkait adanya disparitas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat PPU yang masih belum sepenuhnya memadai dibandingkan perencanaan program pembangunan IKN, yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat," ungkapnya Kamis (15/7/2022).

Baca juga: Erick Thohir Ungkap Potensi Jakarta Jika IKN Nusantara Terbangun, Singgung Sejarah

Untuk persoalan air bersih di Penajam Paser Utara saja, kata Hamdam, saat ini masih sekitar 30 persen masyarakat terlayani.

Padahal, hal itu merupakan kebutuhan pokok masyarakat PPU yang masih terbilang jauh dari rata-rata nasional.

Belum lagi, kapasitas SDM lokal yang harus segera disiapkan agar mampu bersaing dengan pendatang ke IKN Nusantara.

Hamdam juga menekankan, persoalan yang dialami PPU mestinya tidak luput dari perhatian pemerintah pusat. Hal itu sebab, Sepaku yang saat ini menjadi IKN, sebelumnya merupakan wilayah Penajam Paser Utara.

"Hadirnya IKN ini diharapkan dapat menghubungkan, menghidupkan dan membawa kemajuan diseluruh wilayah-wilayah yang ada disekitarnya," sambungnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Josaphat Rizal Pramana mengatakan, usulan Pemkab PPU akan menjadi catatan khusus untuk Bapennas, dan akan diakomodir.