Ibu Kota Negara
Prioritas Utama Pembangunan di IKN dalam Waktu Dekat, Ada Istana Presiden dengan Anggaran Rp 2T
Prioritas utama pembangunan di IKN dalam waktu dekat. Termasuk di antaranya adalah Istana Presiden berdesain burung Garuda yang telan anggaran Rp 2T
lihat foto
Anggaran Istana Presiden di IKN Rp 2T
Untuk pembangunan Istana Presiden di IKN, Kaltim, menurut Basuki Hadimuljono membutuhkan dana konstruksi senilai Rp 2 triliun.
"Itu istananya saja, dengan desain Burung Garuda karya Nyoman Nuarta yang memenangkan sayembara," ujar Basuki saat meninjau renovasi dan beautifikasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Selasa (12/7/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Dana sebesar itu, kata Basuki, merupakan bagian dari total Rp 6 triliun untuk membangun kompleks Istana Kepresidenan keseluruhan yang mencakup tiga komponen yakni kantor presiden, kediaman presiden, beserta bangunan perangkat pendukung lainnya.
Untuk diketahui, Kompleks Istana Kepresidenan termasuk dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektar yang menjadi bagian dari Kawasan Inti IKN (KI-IKN).
Baca juga: Dukung Pembangunan IKN dan Kelancaran Distribusi Logistik, Kawasan Titik Nol Ditutup untuk Umum
Pembangunan Istana Presiden akan dimulai setelah land development atau pengembangan lahan tuntas yang kontraknya akan ditandatangani pada 15 Juli 2022.
"Land development itu hasilnya kavling, ini kementerian apa, ini Istana, ini Wapres," terang Basuki.
Dengan begitu, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke IKN nantinya sudah dapat memberikan instruksi akan dibangun apa kavling tersebut.
Adapun untuk pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR diproyeksikan menelan dana sebesar Rp 43 triliun.
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti menambahkan, anggaran sebesar itu merupakan kebutuhan dana konstruksi untuk membangun kompleks istana, jalan tol, jalan raya, dan lain-lain dengan skema multi years contract (MYC) yang akan dikerjakan kurun 2022-2024.
"Jadi ini skema tahun jamak, MYC. Tahun 2022 sendiri butuh Rp 5 triliun, alokasinya sudah dapat.
Kemarin kita sudah bahas dengan Kementerian Keuangan," ungkap Diana.
Seraya menunggu ketok palu Kementerian Keuangan, pihaknya melaksanakan tender sebagai tindak lanjut dari turunnya Instruksi Presiden.
Baca juga: Pertanyakan Nasib Petani dan Pekebun di IKN, Pemkab PPU Dorong Pusat Bangun Fasilitas Penunjang
(*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
