Berita Balikpapan Terkini

Parsadaan Harahap Kunjungi Balikpapan, Singgung soal Penghematan Anggaran Pemilu 2024

Pemerintah Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum menetapkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun

Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/NIKEN DWI SITONINGRUM
Parsadaan Harahap, Anggota Komisioner KPU RI sebut anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun bisa saja dihemat jika ada bantuan dari Pemda kabupaten kota di Kalimantan Timur, Rabu (27/7/2022). 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum menetapkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun.

Anggaran tersebut pun merupakan akumulasi dari program multiyears mulai dari tahun 2021 hingga 2024 mendatang.

Total Rp 76,6 Triliun itu dilakukan secara multiyears. Tahun 2021 sudah ada dialokasikan, tahun 2022 ini sudah ada juga sedang diproses.

"Tahun 2023 ada, 2024 juga ada. Jadi Rp 76,6 Triliun itu bukan sekali turun," terang Parsadaan Harahap selaku Anggota komisioner KPU RI pada saat berkunjung ke Balikpapan, Rabu (27/7/2022).

Baca juga: Parsadaan Harahap Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kota di Kaltim

Baca juga: Parsadaan Harahap Kunjungi ke KPU Penajam Paser Utara

Baca juga: KPU Penajam Paser Utara Ingatkan Keterwakilan Perempuan 30 Persen Perintah UU, Bukan Formalitas

Selain itu, Ia menegaskan 45 persen dari anggaran tersebut akan digunakan sebagai honor para pelaksana Pemilu serentak di seluruh Indonesia pada 2024 mendatang.

"Perlu diingat juga 45 persennya itu merupakan honor," katanya.

"Itupun dibagi ke 544 kabupaten kota dan dibagi ke provinsi juga," tambahnya.

Parsadaan menambahkan, anggaran tersebut bisa saja dihemat jika hal-hal tertentu tidak terjadi, seperti Pilpres putaran kedua dan lain-lain.

"Kalau tidak ada Pilpres putaran kedua, Rp 14 Triliun ini bisa dihemat," ujarnya memberikan contoh.

Baca juga: KPU Kaltim Beber Tahapan Pemilu 2024 Dimulai Empat Bulan Lagi, Pada Juni 2022

"Kita ini masih pakai konsep pandemi Covid-19 juga, kalau bisa difasilitasi Pemda masing-masing itu bisa menghemat Rp 4 Triliun," lanjutnya.

Adapun, ia mengatakan anggaran sebesar 76,6 triliun belum tentu dipakai semua.

"Memang secara konsep, Pemilu itu dibiayai melalui APBN tapi bisa dibantu oleh Pemda setempat sesuai dengan kemampuannya," imbuhnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved