Berita Kaltim Terkini
Pemprov Kaltim Sebut DBH Kelapa Sawit Belum Diakomodir Pemerintah Pusat
Negara Indonesia memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah, salah satunya adalah kelapa sawit.
lihat foto
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kaltim bersama dengan daerah penghasil sawit lainnya di Indonesia mengusulkan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit untuk pemerintah daerah.
Pemprov Kaltim bersinergi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim untuk mewujudkan hal tersebut.
Disampaikan Ismiati selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim, luasan lahan yang dimanfaatkan untuk perkebunan sawit di Kaltim ini berkontribusi cukup besar pada pendapatan pemerintah.
"Luasan lahan kita ini berkontribusi cukup besar dari sisi sawit," tukasnya.
Baca juga: EKSKLUSIF-PPP di Balikpapan Kejar Target Masuk 4 Besar, Iwan Wahyudi mulai Panaskan Mesin Partai
Lebih lanjut, Ismiati mengungkapkan, mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang tertulis pada Pasal 123 juga memungkinkan DBH pada sektor Sumber Daya Alam (SDA) lainnya, tak hanya kelapa sawit.
"Kita harapkan mudah-mudahan itu terwujud, sehingga bisa mendukung pendapatan daerah Provinsi Kaltim untuk mendukung pembangunan," ujar Ismiati.
"Kami sangat berterimakasih kepada unsur pimpinan, khususnya Gubernur Kaltim, Bapak Isran Noor yang telah mengawal, mendukung dan memberikan arahan kepada kami untuk berjuang dengan provinsi (penghasil kelapa sawit) lainnya," tuturnya.
(Mohammad Fairoussaniy/ADV/Kominfo Kaltim)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
