Sesuaikan Era Industri 4.0, Pemprov Targetkan 2030 Seluruh Warga Kaltim Minimal Sarjana

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan seluruh mahasiswa akan mendapatkan pembebasan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT). 

Kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari program pendidikan Gratispol yang sebelumnya telah diterapkan oleh Pemprov Kaltim.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dasmiah, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Kalimantan Timur yang berlangsung di Hotel Golden Tulip Balikpapan, Selasa (28/10/2025). 

Ia menegaskan bahwa pembebasan UKT ini berlaku untuk mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Kalimantan Timur.

"Seluruh mahasiswa dari semester satu pada tahun 2025, dan semester dua di tahun 2026, akan ditanggung UKT-nya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur," ujar Dasmiah.

Baca juga: Pemprov Kaltim Tetap Jalankan Gratispol dan Jospol Meski Dana TKD 2026 Turun

Menurutnya, kebijakan ini merupakan upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) di daerah.

Ia menjelaskan, program ini tidak hanya sebatas memberikan kesempatan kuliah, tetapi juga menekankan pengembangan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, serta kolaborasi yang dipadukan dengan kemampuan soft skill dan hard skill. 

Dasmiah mengatakan, Pemprov Kaltim berharap para lulusan, terutama dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dapat memiliki profil yang lebih kompetitif, baik di pasar kerja lokal, nasional, maupun internasional.

"Kami berharap lulusan SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi akan memiliki peluang lebih besar untuk mengisi posisi strategis di dunia industri," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa Kaltim memiliki 52 perguruan tinggi, terdiri atas 7 perguruan tinggi negeri dan 45 perguruan tinggi swasta. 

Seluruhnya akan masuk dalam skema pembebasan UKT mulai tahun depan.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema bantuan pendidikan lainnya seperti beasiswa luar daerah, luar negeri, kerja sama, hingga afirmasi bagi mahasiswa berprestasi.

Dalam paparannya, Dasmiah menekankan pentingnya menyesuaikan dunia pendidikan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 yang menuntut tenaga kerja berbasis digital. 

Ia menilai bahwa kemampuan adaptasi terhadap teknologi menjadi kunci dalam menghadapi persaingan global.

"Saat ini semua mengarah ke kepemimpinan digital, ekonomi digital, semuanya digital. Karena itu kami berharap tenaga kerja yang disiapkan ke depan harus terampil, adaptif, inovatif, dan menguasai teknologi," tuturnya.