Berita Samarinda Terkini

Kabupaten Paser Dinyatakan Zona Merah PMK, Lockdown di Berlakukan Pemprov Kaltim

Satu daerah di Provinsi Kalimantan Timur telah dinyatakan zona merah pasca ditemukannya laporan melalui Investigasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM
Petugas saat melakukan pemeriksaan pada hewan ternak di salah satu peternakan yang ada di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Beberapa desa di Kabupaten Paser akan menerima vaksin PMK untuk hewan ternak, Selasa (2/8/2022). (TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Satu daerah di Provinsi Kalimantan Timur telah dinyatakan zona merah pasca ditemukannya laporan melalui Investigasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) adanya suspek Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebanyak 29 ekor di 2 Kecamatan, Kabupaten Paser.

Dua kecamatan tersebut yakni Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Pasir Belengkong yang sama-sama berbatasan langsung dengan kecamatan lain di Provinsi Kalimantan Selatan.

Langkah tegas lockdown wilayah diambil Pemprov Kaltim melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim.

Baca juga: Rencana Training Center Timnas Indonesia, Calon Lokasinya Samarinda-Balikpapan atau IKN Nusantara

Kepala DPKH Kaltim, Munawwar saat dikonfirmasi menegaskan bahw Tim Gugus Tugas PMK Provinsi Kaltim melakukan tindakan penanggulangan segera setelah melakukan rapat koordinasi pada Senin (1/8/2022) lalu.

"Daerah terdampak kita tangani dulu, agar tidak ada pergerakan ternak, sementara Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser diisolasi atau lockdown dulu," tegasnya, Rabu (3/8/2022).

Sebelumnya dua kecamatan di Kabupaten Paser sejak tanggal 25 Juli lalu juga telah dilakukan pengawasan pergerakan ternak.

Baca juga: Keterbatasan Biaya, Puluhan Pasien Terapi Menginap di Teras Masjid RSUD AW Syahranie Samarinda

Upaya yang dilakukan sejauh ini dengan melakukan tracking dan tracing untuk mengetahui apakah sapi tersebut benar terkena PMK serta asal muasal ternak tersebut.

Pemerintah Pusat juga sudah menerbitkan Petunjuk Teknis (juknis) kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan PMK (Pen PMK).

"Pusat melalui dana Pen PMK telah mengalokasikan 5000 dosis vaksin PMK," sebut Munawwar.

Selain itu, adanya penjelasan dari Direktorat Pakan terkait dana kompensasi dalam rangka penggantian atau kompensasi dari ternak yang telah dilakukan depopulasi. 

Baca juga: Korem 091/ASN Gelar Lomba Cerdas Cermat Agama Islam dan Bela Negara di Samarinda

Depopulasi dilakukan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan PMK pada hewan sakit, terduga sakit, atau hewan pembawa PMK yang berpotensi menularkan PMK pada hewan. 

Hal ini sesuai amanat Presiden RI pada 23 Juni 2022 perlu diberikan bantuan sesuai karakteristiknya untuk pemulihan ekonomi. 

Pendepopulasian hewan didampingi oleh dokter hewan berwenang setempat dengan cara pemotongan hewan bersyarat (test and slaughter).

"Adapun besaran bantuan Pemerintah untuk potong bersyarat ternak tertular PMK, sapi dan kerbau sebesar Rp10 juta perekor, Kambing dan domba sebesar Rp1,5 juta perekor dan Babi sebesar Rp2 juta perekor," terang Munawwar.

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Nilai 3 Perumda Harus Ekspansi Usaha

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved