Berita Samarinda Terkini

Dinas Sosial Ajukan Penambahan Anggaran ke DPRD Samarinda Untuk Pemuktahiran Data 

Komisi IV DPRD Samarinda menggelar Rapat Hearing dengan Dinas Sosial terkait dengan progres realisasi APBD 2022 dan Usulan APBD Tahuun 2023, Kamis.

Penulis: Sarikatunnisa | Editor: Aris
HO/DPRD Kota Samarinda
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar. (HO/DPRD Kota Samarinda) 

TRIBUN KALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi IV DPRD Samarinda menggelar Rapat Hearing dengan Dinas Sosial terkait dengan progres realisasi APBD 2022 dan Usulan APBD Tahuun 2023. Kamis (4/8/2022).

Sebelumnya anggaran murni untuk Dinas Sosial sebesar sekitar Rp 11 Miliar.

Realisasinya ada beberapa item yang sudah 100 persen dan ada yang hanya sekian persen.

Dari beberapa item masih terdapat kekurangan. Masih ada beberapa item yang memerlukan biaya tambahan.

Baca juga: Dino Jungle Live Show City Centrum Samarinda, Pengunjung Akui Menyenangkan dan Bikin Histeris

“Kurang lebih anggaran tambahan itu 1,5 M yang mereka usulkan” Ujar Anggota Komisi IV Deni Hakim Anwar kepada Tribunkaltim.co.

Hampir sepertiga dari anggaran tambahan yang di ajukan atau sekitar 400 juta digunakan untuk biaya pemutahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Deni menambahkan bahwa dalam waktu dekat Dinsos akan membentuk Tim IT dari Unmul untuk melaksanakan pemutakhiran data tersebut.

Baca juga: Dari Segala Program, Pengendalian Banjir Masih Jadi Program Super Prioritas Wali Kota Samarinda

Disamping  itu juga ada beberapa item juga anggaran yang mereka ajukan  seperti konsumsi rapat dan perjalanan dinas.

Yang mana anggaran itu untuk diusulkan di APBD perubahan.

Sejalan dengan Dinsos  Deni mengaku miris melihat kondisi Dinsos sangat miris dengan anggaran yang ada.

Baca juga: BREAKING NEWS Seorang Operator Tewas Tertindih Forklif di Samarinda

“Mohon maaf setiap hari kita berbicara ODGJ, hampir setiap hari kita menemuka ODGJ di jalan. Nah yang ini juga ketika kita integrasikan ke Dinas terkait memerlukan anggaran juga.” Ujar Deni

“Sedangkan di Dinsos anggarannya itu hanya men-cover beberapa saja. kalau setiap hari kita menemukan ODGJ otomatis akan banyak anggarannya” sambungnya.

Selain itu ada ada sedikit catatan juga untuk Dinsos terkait pemuktahiran data. Deni mempertanyakan kenapa baru akan dilakukan.

Baca juga: Pasca Letupan dan Ada Korban, SPBU Bung Tomo Samarinda Seberang Hanya Layani Pengisian BBM Solar

“Makanya sejak awal saya selalu bilang yang paling awal adalah data. Kenapa? Kalau kita tidak punya data base valid mengenai penerima bantuan, ini akan ribut terus ” tegasnya.

Bahkan Deni mengatakan sebelumnya ada dua anggota DPRD yang terdata sebagai penerima bantuan. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

 

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved