Update Terbaru Lelang Proyek IKN Nusantara, Akhir Agustus Tancap Gas di KIPP

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah terus mendorong penyelesaian proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara atau KIPP IKN Nusantara.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan proyek KIPP IKN Nusantara akan rampung Agustus tahun 2022.

Menurut Basuki, saat ini proyek infrastruktur yang sedang dilelang adalah proyek jalan dan jembatan.

Namun, untuk lelang proyek infrastruktur seperti gedung, pemukiman, dan air saat ini dalam tahap persiapan.

“Yang sudah (selesai lelang) adalah land development, akhir Agustus ini sudah (mulai) kontrak semua,” kata Basuki, di Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (10/8/2022).

Baca juga: Dana Jumbo, Proyek Sekretariat Presiden dan Jalan Tol IKN Nusantara Banjir Peminat

Sebagai informasi infrastruktur inti dari KIPP ini mencakup pembangunan istana presiden, kantor wakil presiden, gedung DPR, dan sistem drainase.

Adapun sumber dana yang digunakan berasal dari APBN.
“Yang belum dilelang itu yang istana, air minum, sanitasi, baru persiapan, tapi kalau jalan-jalan sudah di lelang,” ujar dia.

Kebutuhan dana konstruksi KIPP IKN diperkirakan sebesar 43,73 triliun.

Sementara untuk alokasi konstruksi KIPP IKN pada tahun 2022 sebesar Rp 5,07 triliun.

Dia memperkirakan, serapan anggaran IKN pada tahun 2022 mencapai 86 persen atau sekitar 4,3 triliun.

Basuki mengatakan, data proyek lelang tersebut sudah ada di website kementerian PUPR.

Baca juga: IKN Nusantara Jadi Penyelamat Jakarta dari Ancaman Tenggelam di 2050 Mendatang

Dia mengatakan, semua proyek sudah dilelang, dan hanya tinggal menunggu kontrak. Untuk proyek jalan, saat ini masih evaluasi.

“Datanya di website PUPR kan sudah mulai ditender (akhir Juli sudah tender), ini sudah ada satu yang nunggu, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan yang belum tanda tangan kontrak itu yang development land,” lanjut dia.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan menandatangani perpanjangan Memorandum of Understanding Kerja Sama Teknis Pemindahan Ibukota dan Pembangunan IKN Nusantara.

Hal ini menjadi topik utama pembahasan dalam Bilateral Meeting antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Wakil Menteri Agraria, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Lee Won-Jae di Sejong, Korea.

"Dalam mempersiapkan konstruksi di IKN, kami perlu belajar dari Korea Selatan terkait sistem teknologi cerdas di IKN dan saya berharap dukungan ini dapat terwujud di bawah MoU yang akan ditandatangani saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea pada hari Kamis, 28 Juli 2022 kemarin," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/7/2022).

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Jelaskan Prioritas APBN 2023, Pembangunan IKN Nusantara Kaltim hingga Pemilu

Basuki mengatakan, nota kesepahaman kerja sama teknis pemindahan ibukota dan pembangunan IKN pertama kali ditandatangani pada 25 November 2019 di Busan, Korea Selatan dan akan berakhir pada 25 November 2022 mendatang.

Dengan penandatanganan Protocol to Amend MoU, maka nota kesepahaman tersebut akan berlanjut hingga 2025.

Basuki menjelaskan, bentuk kerja sama yang akan dilakukan di antaranya pertukaran informasi, berbagi pengalaman, pengetahuan dan teknologi, pengiriman tenaga ahli, peningkatan kapasitas, proyek percontohan, dan bentuk kerja sama teknis lainnya.

"Kami sangat berterimakasih atas kerjasama dan dukungan Pemerintah Korea Selatan kepada Indonesia selama ini," ujarnya. (*)