Ibu Kota Negara
Menteri PUPR: Tanda Tangan Lelang Infrastruktur IKN Nusantara Akhir Agustus, Langsung Konstruksi
Menteri PUPR menyebut tanda tangan lelang infrastruktur IKN Nusantara akhir Agustus 2022. Langsung konstruksi. Basuki Hadimuljono: uang sudah ada
lihat foto
Meski begitu, ia menilai proses ini akan selesai di Agustus ini. “Dalam proses administrasi DIPA,” ujar Endra, Rabu (10/8).
Endra menyebut, total anggaran yang dibutuhkan Kementerian PUPR untuk pembangunan IKN pada tahun 2022 sebanyak Rp 5,4 triliun sesuai Surat Menteri PUPR ke Menteri Keuangan tanggal 4 Juli 2022.
Endra menyatakan, posisi saat ini yang sudah selesai lelangnya adalah land development.
Meski telah selesai dilelang, tetapi belum bisa kontrak karena anggaran belum tertuang dalam DIPA resmi.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat lelang yang akan selesai juga adalah pembangunan jalan dan jembatan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan di dalam kawasan KIPP.
"Posisi kita kan siap untuk bergerak begitu anggarannya tersedia dalam DIPA.
Tentunya semakin cepat, semakin baik agar penyerapan di akhir tahun bisa optimal.
Sampai akhir tahun kan tinggal 4 bulan saja, perlu kerja keras untuk menyerap anggaran yang tersedia,” kata Endra.
Untuk diketahui, terdapat sejumlah tender proyek IKN yang tengah dilakukan, di antaranya:
- Pembangunan kalan kerja/logistik IKN, paket pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 4 dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp 193,5 miliar.
Tercatat ada 167 peserta yang mengikuti tender tersebut.
Dari jumlah itu, ada 5 peserta tender yang memenuhi evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, evaluasi administrasi, dan evaluasi teknis yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan, PT Modern Widya Tehnical, dan PT Hutama Karya Wilayah IV.
- Jalan Tol IKN Segmen Kkt Kariangau - Sp. Tempadung dengan nilai HPS senilai Rp 2 triliun.
Tercatat, ada 194 peserta yang mengikuti tender tersebut.
Dari jumlah itu, 3 peserta tender yang memenuhi evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, evaluasi administrasi, dan evaluasi teknis, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya Wilayah IV, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
