Ibu Kota Negara

Menteri PUPR: Tanda Tangan Lelang Infrastruktur IKN Nusantara Akhir Agustus, Langsung Konstruksi

Menteri PUPR menyebut tanda tangan lelang infrastruktur IKN Nusantara akhir Agustus 2022. Langsung konstruksi. Basuki Hadimuljono: uang sudah ada

KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATON
Calon Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, saat didatangi Minggu (22/5/2022). Menteri PUPR menyebut tanda tangan lelang infrastruktur IKN Nusantara akhir Agustus 2022. Langsung konstruksi. Basuki Hadimuljono: uang sudah ada 

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ), Basuki Hadimuljono mengatakan tanda tangan lelang proyek infrastruktur IKN Nusantara Kalimantan Timur ( Kaltim ) dilakukan akhir Agustus 2022.

Setelah tanda tangan lelang proyek infrastruktur IKN Nusantara Kaltim langsung dilanjutkan dengan konstruksi.

Menurut Basuki Hadimuljono tidak ada masalah dengan anggaran.

Sebelumnya, tanda tangan lelang ini sempat terkendala lantaran anggaran belum masuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ). 

Kabar terbaru Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan penandatanganan lelang untuk proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, akan dilakukan akhir Agustus 2022.

Dan setelah penandatanganan lelang proyek infrastruktur IKN akan langsung dimulai konstruksi pembangunan fisik.

Jumat (12/8/2022) Basuki Hadimuljono mengatakan, “Tanda tangan kontrak (akhir Agustus). Habis itu langsung konstruksi.” 

Menteri PUPR memastikan tidak ada masalah ketersediaan anggaran dari pemerintah untuk memulai pembangunan fisik tahun ini.

Baca juga: Tangkap Peluang IKN Nusantara, PPU Siapkan 12 Ribu Hektare Lahan Kawasan Industri

Lalu bagaimana dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati?

Menurut Basuki, secara prinsip Menkeu, Sri Mulyani sudah menyetujui anggaran untuk pembangunan IKN secara fisik.

Namun, menurut Basuki, Menkeu dan jajaran eselon I Kementerian Keuangan sedang menelaah lebih lanjut usulan anggaran dari Kementerian PUPR untuk masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

"Untuk DIPA-nya saya pikir Menteri Keuangan sudah oke.

Lagi ditelaah, biasanya dengan eselon I nya, biasanya untuk masuk di dalam dokumen DIPA.

Tidak masalah," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved