Ketua MPR Temui Jokowi Demi Pastikan IKN Nusantara Tak Stop Jaminan di PPHN dan UU

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Bambang Soesatyo menyinggung perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara ( PPHN) untuk memastikan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara tetap berlanjut.

Dilansir dari Kompas.com, Bamsoet mengatakan, hal itu ia sampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara bersama pimpinan lembaga tinggi negara lainnya, Jumat (12/8/2022) siang tadi.

"MPR sedang menggodok soal Pokok-Pokok Haluan Negara, akan dimasukkan di Pokok-Pokok Haluan negara tentang IKN, ini harus selesai sampai entah siapa pun presiden," kata Bamsoet kepada wartawan, usai pertemuan.

Menurut Bamsoet, setiap pemimpin semestinya melanjutkan program-program besar yang dilaksanakan oleh pemimpin sebelumnya.

Baca juga: Daftar 11 Desa di Ring 1 IKN Nusantara, Jadi Etalase Kultur dan Budaya Indonesia

Politikus Partai Golkar itu berpandangan, keberlanjutan proyek IKN belum terjamin meski sudah diatur melalui Undang-undang IKN Nusantara.
Pasalnya, UU tersebut bisa di-judicial review oleh Mahkamah Konstitusi atau dicabut melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) oleh presiden berikutnya.

"Sehingga tidak ada jaminan ini akan berlangsung sementara kita butuh 15-20 tahun untuk membangun ibu kota artinya 4 periode presiden," kata Bamsoet.

Bamsoet pun menegaskan, MPR memutuskan tidak akan mengamendemen konstitusi untuk mengakomodasi hadirnya PPHN.

Ia menuturkan, berdasarkan usul Badan Pengkajian MPR, MPR sepakat untuk mengakomodasi PPHN melalui konvensi ketatanegaraan.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan, pembangunan Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur bakal dilaksanakan September 2022 ini.

Baca juga: Molor Sebulan, Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim Mulai Digeber Awal September 2022

Pasalnya, konstruksi akan dimulai setelah teken kontrak tender (lelang) proyek di IKN dapat dilaksanakan akhir Agustus tahun ini.

"Kalau tanda tangannya mudah-mudahan akhir Agustus ini (selesai)," ungkapnya setelah acara National Stakeholders Forum 2nd Announcement of 10th World Water Forum (WWF) di Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Menurut Basuki, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah menyetujui anggaran IKN untuk masuk dalam Daftar Isian Paket Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR.

Saat ini, besaran dana tersebut sedang ditelaah oleh Eselon I Kemenkeu untuk masuk dalam dokumen DIPA.

Sebelumnya, Kementerian PUPR mengusulkan anggaran sebesar Rp 5,4 triliun dalam membangun IKN tahun ini kepada Kemenkeu.

Baca juga: Menteri PUPR: Tanda Tangan Lelang Infrastruktur IKN Nusantara Akhir Agustus, Langsung Konstruksi

Awalnya, imbuh Basuki, pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp 7 triliun untuk membangun proyek di bakal ibu kota baru tersebut.

Karena pembangunan baru dimulai September tahun ini, maka usulan dana tersebut dikurangi menjadi Rp 5,4 triliun.

Seperti yang telah disebutkan, terdapat 23 paket pengerjaan proyek IKN yang proses pelelangannya rampung Agustus 2022.

Ini di antaranya untuk land development (pengembangan lahan), jalan nasional, jalan logistik, maupun jalan tol.

Seluruh paket itu sudah masuk dalam perencanaan Kementerian PUPR saat mengusulkan anggaran pembangunan IKN pada 2022 ini.

"Dulu, kita minta lebih Rp 7 triliun, tapi karena ini baru bisa September, makanya kita kurangi Rp 5,4 triliun, kita hitung kan.

Kalau nggak kan ada sisa DIPA malu juga, minta banyak nggak bisa nyerap," tutup dia. (*)