Prioritaskan IKN Nusantara Kaltim dan Pemilu, Alokasi Khusus Pandemi Ditiadakan di RAPBN 2023

TRIBUNKALTIM.CO - Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, alokasi RAPBN 2023 akan difokuskan untuk IKN Nusantara Kaltim dan Pemilu. 

Ada sejumlah catatan terkait dengan fokus RAPBN 2023 ke IKN Nusantara Kaltim dan Pemilu 2024, alokasi anggaran khusus ditiadakan dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023.

Pernyataan fokus RAPBN 2023 pada IKN Nusantara Kaltim dan Pemilu ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/82022). 

Meski alokasi khusus pandemi dicoret di RAPBN 2023, namun menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani anggaran kesehatan reguler akan naik. 

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, "Anggaran kesehatan tidak lagi memberikan alokasi khusus untuk pandemi, tetapi anggaran kesehatan reguler akan naik dari Rp133 triliun menjadi Rp168,4 triliun, untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia." 

Selanjutnya, Menteri Keuangan menjelaskan beberapa prioritas dalam RAPBN 2023 yang segera diajukan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2022 mendatang.

"Prioritas tahun depan adalah SDM, pembangunan infrastruktur, termasuk Ibu Kota Negara, dan juga penyelenggaraan  Pemilu yang harus mendapatkan prioritas dari sisi anggaran," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv. 

Baca juga: 2 Tahun IKN Nusantara Ditetapkan, Dongkrak Pendapatan Warga hingga Jalan Penajam-Sepaku Layak

"Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional," imbuh Sri Mulyani.

Eks Direktur IMF 2002-2004 itu juga menerangkan pendapatan negara tahun depan diprediksi menurun, sehingga menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan RAPBN 2023.

"Untuk pendapatan negara, tahun depan memang menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan, karena tahun ini windfall profit yang berasal dari komoditas sangat tinggi," terangnya.

APBN mendulang windfall profit berkat naiknya harga komoditas yang berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak negara. Hingga akhir 2022 windfall profit diproyeksikan mencapai Rp 327,9 triliun.

Secara rinci, jumlah itu terdiri dari penerimaan pajak senilai Rp 279 triliun, ditambah pendapatan bea dan cukai, terkhusus bea keluar dari komoditas CPO sebesar Rp 48,9 triliun.

"Ini mungkin tidak akan berulang atau tidak akan setinggi ini untuk tahun depan," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Kaltim Baru Dapat Dilaksanakan September 2022, Anggaran sudah Disetujui

Kementerian PUPR Minta Tambah Anggaran Rp 6 T untuk IKN Nusantara

Untuk pembangunan IKN Nusantara di Kaltim, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) telah meminta anggaran tambahan Rp 6 triliun tahun depan. 

Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) saat ini masih memproses pencairan anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara di Kaltim yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Pernyataan ini disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta dalam media briefing, Kamis (4/8/2022)

Untuk tahun ini terus berjalan, termasuk dalam keperluan pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

 "Ini yang sedang kami proses bersama mereka (Kementerian PUPR), artinya tentu ada penelaahan dan sebagiannya.

Ini tentunya sekali lagi untuk kegiatan membangun kawasan inti pusat pemerintahan," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.

Lebih lanjut, Isa mengungkapkan, Kementerian PUPR telah mendapatkan alokasi anggaran untuk membangun IKN sebesar Rp 1 triliun pada 2023.

Baca juga: Menteri PUPR Malu Minta Dana Infrastruktur IKN Nusantara Berlebih ke Sri Mulyani

Namun dana tersebut dinilai kurang, sehingga Kementerian PUPR meminta tambahan anggaran sebesar Rp 5 triliun-Rp 6 triliun pada tahun depan untuk pembangunan IKN.

Adapun saat ini pengajuan tersebut sedang dikaji dan diproses oleh Kemenkeu.

"Kementerian PUPR sejauh ini sudah memiliki anggaran di daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) awal APBN beberapa ratus miliar atau bahkan mencapai Rp 1 triliun.

Tapi, dalam perjalanan sedang meminta tambahan mungkin sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun," kata Isa.

Mengutip dari berita Kontan sebelumnya, Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alokasi anggaran yang akan dikeluarkan tahun depan sebesar Rp 27 triliun sampai Rp 30 triliun untuk membangun IKN.

“Tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan ibu kota negara baru, yaitu antara Rp 27 triliun sampai Rp 30 triliun,” tutur Sri Mulyani indrawati konferensi pers, Kamis (14/4).

Dia mengatakan, anggaran IKN akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, seperti akses jalan, dan juga untuk membangun gedung pemerintahan Kementerian Perhubungan.

Selain itu, dana ini juga akan digunakan untuk membangun berbagai simpul konektivitas di sepanjang jalan ibu kota baru Kalimantan Timur, dan juga untuk membangun sarana prasarana pendidikan.

"Begitu juga untuk sarana prasarana di bidang kesehatan, ketahanan, dan keamanan," jelasnya.

Baca juga: Panjangnya 1,5 Km, Tol Bawah Laut Hubungkan Km 11 Balikpapan ke IKN Nusantara

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.