Ibu Kota Negara
3 Kriteria Pemilihan Koridor Kereta Gantung di IKN Nusantara
Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur harus dimatangkan secara baik, termasuk satu di antaranya penyediaan alat transportasi massal.
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur harus dimatangkan secara baik, termasuk satu di antaranya penyediaan alat transportasi massal.
Mengenai hal ini, satu di antaranya disinggung mengenai kereta gantung untuk pelayanan transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Diperkirakan potensi permintaan perjalanan kereta gantung sebesar 10.112 penumpang per hari atau 3,69 juta penumpang per tahun.
Nilai investasinya mencapai 21 juta dolar AS atau sekitar Rp 315 miliar per kilometer.
Baca juga: 5 Masukan Politisi PDIP Atas Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi, Ada soal Keberlanjutan IKN Nusantara
“Sistem aerial memiliki kemampuan kapasitas penumpang besar dan kebutuhan stasiun yang sedikit,” ucap akademisi Prodi Teknik Sipil dari Unika Soegijapranata ini.
Dia mengatakan, keunggulan kereta gantung adalah berkapasitas tinggi, dapat menampung hingga 5.000 penumpang per jam, dan hemat energi serta membutuhkan lahan yang minim.
Kemudian membutuhkan biaya investasi, operasional dan perawatan yang rendah atau 50 persen biaya sistem trem dan 10 persen sistem kereta bawah tanah.
“Kemudian dapat beroperasi tanpa pengemudi dan ditambah biaya pemeliharaan yang rendah, membutuhkan waktu pembangunan yang singkat, ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan emisi CO2 yang sangat minim, dan berdampak minimal terhadap lanskape kota,” jelasnya.
Tiga Kriteria Koridor Kereta Gantung
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyarankan kriteria pemilihan koridor kereta gantung di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, harus yang tepat.
Hal ini menyusul rencana Pemerintah Indonesia membangun sarana transportasi massal yang efisien untuk menunjang mobilitas masyarakat setempat, salah satunya kereta gantung.
Baca juga: Tim Transisi IKN Jelaskan 8 Prinsip Pembangunan Ibu Kota Negara
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, kriteria pertama pemilihan koridor kereta gantung adalah menghubungkan kantor pemerintahan dengan komersial dan pemukiman.
Kedua, dapat digunakan sebagai daya tarik masyarakat.
“Ketiga, terintegrasi dengan moda angkutan lainnya, seperti bus listrik dan kereta api serta terhubung langsung dengan akses menuju ke luar kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP),” kata Djoko, Sabtu (13/8/2022).
Djoko mengatakan, sebetulnya transportasi kereta gantung di Indonesia bukanlah hal yang baru.
Baca juga: Ibu Kota Negara Dipindah ke Kaltim, Jakarta Punya Potensi Zona Pertumbuhan Baru