5 Masukan Politisi PDIP Atas Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi, Ada soal Keberlanjutan IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Hari ini, Selasa 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membacakan pidato kenegaraan HUT ke-77 Kemerdekaan RI di Jakarta. Kemudian ditanggapi oleh politisi PDI Perjuangan atau PDIP. 

Secara organisasi kepartaian, Presiden Jokowi sendiri berasal dari partai politik PDIP. Kali ini, pidato kenegaraannya ditanggapi PDIP juga. 

Satu di antaranya singgung soal rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur, soroti soal pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. 

Seperti pada pengalaman sebelumnya, sehari sebelum 17 Agustus, selalu dilakukan pidato kenegaraan oleh Presiden dalam rangka sambut HUT ke-77 Kemerdekaan RI, Republik Indonesia. 

Baca juga: Alasan Sepaku Kawasan IKN Nusantara di Kaltim Rentan Kerawanan Pangan

Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan menyambut HUT ke-77 Kemerdekaan RI pada saat Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pidato Jokowi mendapatkan masukan dari anggota DPR RI I Wayan Sudirta.

Politisi PDI Perjuangan ini memberikan beberapa catatan sekaligus menggarisbawahi isi pidato kenegaraan Presiden ke-7 RI itu.

Wayan Sudirta menyoroti lima aspek penting dari pidato Presiden.

Baca juga: BEM Uniba Berharap Proyek Pembangunan IKN Nusantara Bisa Atasi Pengangguran di Kalimantan Timur

Pertama, krisis global telah membawa dampak yang luar biasa bagi dunia, kemiskinan ektrem dan kelangkaan pangan.

Namun, menurut Wayan, Presiden Jokowi optimistis Indonesia mampu melewati masa krisis ini karena fundamental perekonomian yang baik.

“Hal ini perlu kita apresiasi dan kita dukung agar tahun 2023 Indonesia tetap dapat aman dari pengaruh krisis global,” ujar Wayan Sudirta.

Kedua, menurut Wayan Sudirta, berkaitan dengan perlindungan hukum, pelanggaran HAM, korupsi tetap menjadi perhatian, pembenahan yang terus dilakukan.

Baca juga: Tim Transisi IKN Jelaskan 8 Prinsip Pembangunan Ibu Kota Negara

“Penekanan ini perlu tetap dikawal serta lembaga penegak hukum tetap perlu dievaluasi,” tegas Wayan.

Menurut Wayan, penekanan ini terpisah dari reforma agrarian. Pasalnya, permasalahan mafia tanah merupakan permasalahan yang memang perlu menjadi perhatian khusus.

Ketiga, ketahanan perekonomian Indonesia tidak lepas dari peran UMKM. Merujuk secara historis, hal ini sebenarnya merupakan salah satu faktor yang dapat membuat Indonesia bertahan pada saat krisis moneter tahun 1998.