Kementerian PUPR Dapat Anggaran Rp 20,8 T di 2023 untuk Bangun Infrastruktur IKN Nusantara Kaltim

Adapun, pembangunannya termasuk penyediaan air baku atau air minum, sanitasi, drainase, dan pembangunan kota.

Kota Kelas Dunia

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022, Selasa (16/8/2022) juga menyinggung mengenai IKN Nusantara di Kaltim.

Dalam pidatonya Presiden Jokowi  mengatakan, bukan sebagai kota biasa, Ibu Kota Nusantara ( IKN ) menjadi kota rimba yang memberikan layanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia.

"Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia," kata Jokowi seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Kepala negara itu juga mengatakan, pembangunan IKN tidak hanya diisi oleh kantor-kantor pemerintah, melainkan sebagai motor penggerak ekonomi baru.

"Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru," tegas Jokowi.

Menurutnya, pembangunan di ibu kota baru yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut juga harus dijaga keberlanjutannya.

Baca juga: 3 Kriteria Pemilihan Koridor Kereta Gantung di IKN Nusantara 

Kepala negara itu juga menuturkan, IKN juga dibangun bukan hanya bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga tempat bagi para inovator dan wirausahawan.

Kepala negara kembali melanjutkan pidatonya bahwa Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN memang dibangun oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun selebihnya, sebesar 80 persen investasi swasta diundang untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung keberlanjutan terkait program Reforma Agraria, Perhutanan Sosial, serta Sertifikasi Tanah dalam pidatonya tersebut.

"Saya tekankan, Reforma Agraria, Perhutanan Sosial, dan Sertifikasi Tanah harus terus dilanjutkan," sambung Jokowi.

Dia melanjutkan, berbagai macam bantuan sosial akan terus dilanjutkan dengan sinergi dan data yang lebih baik.

Program pelatihan dan bantuan untuk para pekerja juga akan terus dilanjutkan demi menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal, maupun penyandang disabilitas.