Gerindra Minta Pemerintah Tunda Naikkan Harga BBM, Bisa Memberangkatkan Masyarakat

TRIBUNKALTIM.CO- Pemerintah berencana untuk menaikkan lagi harga bahan bakar minyak (BBM).

Hal ini akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga bisa memberatkan masyarakat.

Hal ini membuat politisi Gerindra angkat suara.

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani berharap pemerintah tidak menaikan harga BBM di tengah optimisme rakyat yang sedang meningkat pasca keterpurukan ekonomi akibat pandemi.

Menurut Muzani, kenaikan harga BBM akan berimplikasi terhadap kenaikan inflasi yang dapat menyebabkan harga-harga bahan pokok meningkat.

Baca juga: 5 Rekomendasi Nasi Goreng Enak di Surabaya untuk Makan Malam, Ada Nasi Goreng Cumi Pak Gatot BBM

Baca juga: Cegah Kelangkaan, Pembelian BBM Solar Bersubsidi Akan Dibatasi, Pendataan Kendaraan Belum Selesai

Baca juga: Solar dan Pertalite Makin Langka? Sri Mulyani Minta Pertamina Kendalikan BBM Subsidi

"Tentu stabilitas harga pokok dan tidak naiknya harga BBM menjadi harapan dari setiap rakyat Indonesia. Meskipun kami menyadari bahwa anggaran subsidi BBM saat ini telah mencapai Rp 502 triliun.

Angka tersebut jumlahnya sangat fantastis. Namun itu semua demi menjaga optimisme rakyat agar bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi yang menjadi tanggung jawab kita bersama.

Maka, jalan satu-satunya adalah tidak menaikan harga BBM. Pemerintah harus mempertimbangkan segala opsi dalam menghadapi situasi saat ini,"kata Muzani dalam keterangannya, Kamis, (18/8/2022).

Pemerintah menurutnya harus cermat dalam mendapatkan sumber-sumber pendapatan negara untuk menekan besarnya anggaran subsidi. Misalnya melalui pajak, retribusi, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dengan demikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat dan berkelanjutan (sustainable development).

Apalagi kata dia Indonesia saat ini menjadi salah satu negara di dunia yang berhasil menanggulangi wabah Covid-19 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang juga baik.

Keberhasilan tersebut harus bisa dipertahankan atau bahkan dilanjutkan.

"Pemerintah diharapkan mampu meningkatan pendapatan negara melalui pajak, retribusi, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara signifikan untuk tahun yang akan datang. Sehingga pertumbuhan ekonomi negara kita bisa konsisten dan berkelanjutan. Dengan begitu, maka pemerintah harus mampu menutup kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran terhadap APBN pada setiap belanja negara dan transfer ke daerah," katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 sebesar Rp 3.041,7 triliun.

Besaran tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.230,0 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp 811,7 triliun.

Baca juga: Polres Bontang Periksa Oknum Pengetap BBM yang Kepergok Saat di SPBU