Jokowi Menanggapi Rumor Naiknya Harga BBM, Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Belakangan hari ini, mencuat isu rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia. 

Wacana kenaikan harga BBM pun turut diramaikan oleh penjelasan dari seorang menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Seperti apa sebenarnya mengenai harga bahan bakar minyak ini?

Apa benar akan dinaikkan, lalu kapan jadwalnya jika memang benar-benar pemerintah memutuskan menaiknan harga bahan bakar minyak. 

Baca juga: Harga BBM Hari Ini, Senin 22 Agustus 2022, Simak Pertalite dan Pertamax untuk Wilayah Kaltim

Kabar soal kemungkinan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, Pertalite dan Solar, mulai menjadi perbincangan di tengah masyarakat.

Apalagi setelah ada informasi dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan bakal mengumumkan soal kenaikan banderol pada pekan depan.

Bahkan dari berbagai rumor yang berkembang, Pertalite kabarnya bakal naik menjadi Rp 10.000 per liter.

Artinya ada kenaikan Rp 2.350 dari banderol saat ini yang masih Rp 7.650 per liter.

Baca juga: Jadwal Jokowi Umumkan Harga BBM Naik, Luhut Pandjaitan Sebut Tidak Mungkin Kita Pertahankan

Saat meninjau revitalitasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta Timur, Jokowi menanggapi rumor naiknya harga BBM.

Menurutnya, kenaikan harga BBM harus dikaji dampaknya sebelum diumumkan.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati. Dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” ucap Jokowi, menyadur dari Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/8/2022).

“Kemudian juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya suruh menghitung betul sebelum diputuskan,” kata dia.

Baca juga: Harga BBM Naik per 10 Juli, Simak Cek di Kaltim untuk Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex

Sebelumnya, saat dikonfirmasi mengenai kenaikan harga Pertalite, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan, pihaknya sejauh ini juga mengikuti arahan yang akan diberikan pemerintah.

"Kami masih menunggu, karena penentuan harga (BBM subsidi) merupakan kewenangan dari regulator," ujar Irto, kepada Kompas.com, Minggu (21/8/2022).

“Kewenangannya ada di pemerintah, kalau kami ( Pertamina) hanya sebagai operator," ujar dia.

Opsi Pengurangan Impor

Belakangan ini muncul isu harga bahan bakar minyak atau BBM bakal naik, harga yang berlaku akan tinggi dari harga sebelumnya. 

Harga BBM di Indonesia yang disubsidi akan dikurangi oleh pemerintah, berimbas akan terjadi kenaikan harga. 

Namun banyak pengamat pasar dan pelaku usaha khawatir jika adanya kenaikan BBM terutama dalam kekuatan daya beli konsumen menjadi lesu. 

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tumiran menilai pemerintah bisa mencegah kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jika sejak awal bersungguh-sungguh mengurangi ketergantungan impor.

Menurutnya, antisipasi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan akan impor BBM terbilang sangat rendah.

Baca juga: SIAP-SIAP Harga BBM Subsidi Alami Kenaikan Pekan Depan, Luhut: Mungkin Presiden Jokowi yang Umumkan

Padahal saat dirinya menjadi anggota Dewan Energi Nasional sudah mempersiapkan antisipasi mengurangi ketergantungan akan impor BBM. Namun hingga saat ini tak ada upaya signifikan dari Kementerian ESDM.

"Upaya antisipasi mengurangi impor BBM harusnya dilakukan 3 tahun yang lalu. Mengurangi ketergantungan impor ini wajib dilakukan karena Indonesia sudah menjadi net importir minyak," ujar Tumiran dalam keterangannya, Selasa (23/8/2022).

Ia mencontohkan, lambatnya transisi penggunaan mobil listrik di Indonesia. Bahkan industri otomotif Indonesia berbasis BBM masih terus ditingkatkan kapasitasnya.

Dengan tingginya industri otomotif berbasis BBM ini dinilai Tumiran menjadi salah satu biang kerok kenaikan konsumsi BBM subsidi di Indonesia.

Daripada sibuk impor BBM, menurut Tumiran seharusnya Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian bisa investasi beberapa triliun untuk penggembangan mobil listrik guna kurangi ketergantungan impor BBM.

Harusnya Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian membuat roadmap dan aksi nyata konversi mobil BBM ke listrik ini.

"Dengan mengurangi produksi mobil berbasis BBM dan mempercepat produksi kendaraan listrik," imbuh Tumiran.

Menurutnya, percepatan penggunaan dan produksi kendaraan listrik dalam negeri harus ada aksi nyatanya agar bisa tumbuh. Ketergantungan impor energi juga terjadi di LPG.

Menurut data yang dimiliki Tumiran, konsumsi LPG di Indonesia 70 persen masih mengandalkan impor.

Kementerian ESDM beberapa waktu yang lalu melalui Menteri BUMN Erick Thohir sudah mendorong percepatan transisi untuk menggunakan kompor induksi listrik.

"Seharusnya bisa menggunakan kompor listrik. Dengan menggunakan kompor listrik akan mengurangi impor LPG. Dan dampaknya dapat mengurangi pengeluaran Kementerian ESDM untuk subsidi LPG," ucap Tumiran.

Untuk mewujudkan konversi ini Kementerian ESDM harus memperbaiki struktur pelanggan listrik di Indonesia.

Menurut Tumiran Kementerian ESDM bisa menghapuskan pelanggan listrik 450 VA dan mengganti menjadi 2200 VA.

Nantinya masyarakat miskin yang selama ini menggunakan listrik 450 VA bisa mendapatkan subsidi langsung dari Pemerintah.

Jika konversi mobil BBM dan kompor induksi berjalan maka akan membuat kebutuhan listrik meningkat.

Meningkatnya kebutuhan ini Tumiran percaya industri listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) juga akan berkembang.

Baca juga: Pakai Mobil Listrik Wuling Air Ev Hemat Pengeluaran, Mari Bandingkan dengan BBM Fosil

Saat ini yang terjadi listrik EBT dipaksa masuk, sementara PLN over suplay. Tentu suplay listrik EBT tak akan bisa diterima oleh PLN.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar pada pekan depan.

Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi yang saat ini sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 502 triliun.

Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini ( BBM subsidi).

Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini.

"Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," katanya dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin, Jumat 19 Agustus 2022.

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rumor Harga Pertalite Naik, Begini Tanggapan Jokowi."