Berita DPRD Kukar

DPRD Kukar Sepakati APBD Perubahan 2022 di Kutai Kartanegara Rp 6,5 Triliun

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara menyepakati APBD Perubahan 2022 Kabupaten Kukar sebesar RP 6,5 Triliun.

HO/TRIBUNKALTIM.CO
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara menyepakati APBD Perubahan 2022 Kabupaten Kukar sebesar RP 6,5 Triliun. 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara menyepakati APBD Perubahan 2022 Kabupaten Kukar sebesar RP 6,5 Triliun.

Hal tersebut diketahui usai DPRD Kukar menggelar rapat paripurna dengan agenda Laporan Banggar dan Persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD Perubahan 2022.

Jika dirincikan, total keseluruhan pada anggaran Murni dan Perubahan ialah Rp 6,5 Triliun. APBD murni sekira Rp 5,2 triliun, dan perubahan Rp 1,2 triliun.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid didampingi seluruh Wakil Ketua, yakni Alif Turiadi, Didik Agung Eko Wahono dan Siswo Cahyono.

Rapat paripurna tersebut juga dihadiri anggota DPRD Kukar lainnya, dan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, serta beberapa Kepala OPD.

Baca juga: Bahas APBD Perubahan 2022, Ketua DPRD Kukar Sorot Masalah Infrastruktur

Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid mengatakan, pihaknya sudah merampungman proses pengesahan anggaran perubahan tahun 2022.

Dari yang dilaporkan, anggaran perubahan tahun 2022 ini disepakati untuk mengcover semua kegiatan yang belum sempat terlaksana.

"Harapan kita mudah-mudahan dari perubahan ini bisa melanjutkan kegiatan pembangunan yang belum berjalan atau belum selesai pada saat anggaran murni kemarin," kata Rasid, Kamis (25/8/2022).

Tahapan selanjutnya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan memasukan kegiatan yang akan dikerjakan pada APBD Perubahan 2022.

Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin menambahkan, persetujuan bersama terkait Raperda APBD Perubahan juga akan disampaikan kepada Gubernur Kaltim.

Hasil evaluasi Gubernur, kemudian akan kembali disempurnakan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Baca juga: Ketua DPRD Kukar Dukung Pembangunan RS Muara Badak, Sebagai Upaya Pemerataan Pelayanan

Selanjutnya, hasil penyempurnaan Raperda APBD Perubahan akan dituangkan pada Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Saya harap setelah Raperda APBD Perubahan ditetapkan menjadi Perda, seluruh OPD segera mempercepat proses pelaksanaan anggaran kegiatan tanpa mengabaikan kualitas," ujar Rendi.

"Terutama belanja daerah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar roda pembangunan dapat berjalan," sambungnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved