Berita Nasional Terkini

Jelang Lengser, Anies Baswedan Ganti Dirut BUMD hingga Pejabat Eselon II, Dikritik Ketua DPRD DKI

Jelang lengser dari jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengganti Dirut BUMD hingga Pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Tangkapan layar
Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur (Wagub) Ahmad Riza Patria. 

TRIBUNKALTIM.CO - Jelang lengser dari jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengganti Dirut BUMD hingga Pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Tindakan Anies Baswedan menjelang lengser ini pun dikritik Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Seperti diketahui Anies Baswedan akan lengser dari jabatan Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022.

Baca juga: Reaksi Anies Baswedan Ketika Tahu Namanya Masuk 5 Besar Capres Pilihan Relawan Jokowi, Kalahkan Puan

Baca juga: Sebentar Lagi Lengser, Ini Permintaan Anies Baswedan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta

Di penghujung masa jabatannya yang akan berakhir 16 Oktober 2022 mendatang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan utak-atik posisi Direktur Utama (Dirut) BUMD hingga pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI.

Sebanyak tiga orang pejabat eselon II pun dilantik Gubernur DKI Jakarta pada Selasa (30/8/2022) lalu.

Mereka adalah Mawardi yang dilantik sebagai Asisten Deputi Kebudayaan, Atika Nur Rahmania sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Nasrudin Djoko sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Pelantikan pejabatan eselon II yang terkesan mendadak ini pun dikecam Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Ia pun mengaku heran dengan kebijakan yang diambil Gubernur Anies Baswedan ini mengingat masa jabatannya kurang dari dua bulan lagi.

"Makanya, ada apa? kan masa jabatannya sebentar lagi akan habis. Kok malah bangun dinasti," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (2/9/2022).

Politikus senior PDIP ini pun turut menyoroti pergantian jajaran direksi beberapa BUMD strategis, seperti Perumda Pasar Jaya, PT MRT jakarta Perseroda, dan PT Pembangunan Jaya Ancol.

"Padahal BUMD-BUMD itu sedang lari kencang-kencangnya, seperti MRT, ini kan lagi ngebut menyelesaikan pembangunan fase II. MRT itu program nasional bukan provinsi lho," ujarnya.

Kritik pedas pun disampaikan pimpinan dewan ini kepada Gubernur Anies Baswedan yang justru sibuk menempatkan orang-orang kesayangannya di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BUMD.

“Etikanya, saat mau akhir masa jabatan memudahkan kerja penerusnya, bukan membebani dengan menempatkan orang-orangnya,” kata dia.

Sebagai informasi, kurang dari dua bulan lagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal menyelesaikan masa jabatannya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya, Achmad Riza Patria
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya, Achmad Riza Patria (Dokumentasi Pemprov DKI Jakarta)

Sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberhentian kepala daerah akan diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan legislatif kepada Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), usul pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur disampaikan ke Kemendagri paling lambat 30 hari sebelum masa jabatannya berakhir.

Baca juga: Anggota Komisi II Mardani Ali Sera Ingatkan Sosok Pengganti Anies Baswedan

Sebentar Lagi Lengser, Ini Permintaan Anies Baswedan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta

Sebentar lagi lengser, Anies Baswedan berharap kebijakan di sektor transportasi dilanjutkan Pj Gubernur DKI Jakarta.

Anies Baswedan menyebut pengguna transportasi umum di Jakarta meningkat signifikan.

Baca juga: Anggota Komisi II Mardani Ali Sera Ingatkan Sosok Pengganti Anies Baswedan

Hal ini selaras dengan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi emisi gas kendaraan pribadi.

Satu di antara wujud nyatanya yaitu mendorong masyarakat beralih dari kendaraan umum ke kendaraan berbasis listrik.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengungkapkan, terjadi peningkatan penggunaan transportasi umum di Jakarta.

Ia pun berharap, peningkatan tersebut dapat dilanjutkan Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta selanjutnya.

"Misalnya kendaraan umum, penumpangnya dulu setiap hari itu 350 ribu tahun 2016, tahun 2020 berhasil mencapai 1 juta. Tapi target kita sesungguhnya adalah 4 juta," kata Anies di Hotel Fairmont Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2022).

Orang nomor satu di DKI Jakarta itu ingin, penggunaan kendaraan umum tetap dimasifkan.

Terlebih, kebijakan tersebut terbukti mengurangi emisi di Jakarta.

Baca juga: Andi Arief Sebut Soal Isu Jegal Anies Baswedan Jadi Capres, PDIP: Baca Aturan, Tak Perlu Nuduh-nuduh

"Tren ini harus diteruskan supaya pengguna kendaraan umum lebih banyak, emisi berkurang, dan kita punya kota yang lebih sehat," ujarnya.

Lebih lanjut, Anies berpesan kebijakan penggunaan kendaraan umum dapat terus berlanjut.

Sebab, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memberikan subsidi pada masyarakat lewat armada Transjakarta.

"Jadi kita berharap itu bisa diteruskan, tentunya lewat peraturan. Sudah ada komitmennya untuk subsidinya, sudah ada program di Transjakarta. sehingga dengan begitu ini bisa berkelanjutan," tukasnya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Jelang Lengser, Anies Utak-atik Dirut BUMD hingga Pejabat Pemprov, Ketua DPRD: Malah Bangun Dinasti

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved