Berita Nasional Terkini

Pemerintah Dinilai Lebih Peduli IKN dan Kereta Cepat, Pilih Naikkan Harga BBM, Bansos tak Sebanding

Pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi. Pemerintah dinilai lebih peduli pada IKN dan kereta cepat. Bansos tak sebanding.

Editor: Amalia Husnul A
Surya/Purwanto
Antrean kendaraan terjadi di SPBU Tlogomas, Kota Malang, Jawa Timur, sesaat usai pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh Pemerintah, Sabtu (3/9/2022) siang. Pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi. Pemerintah dinilai lebih peduli pada IKN dan kereta cepat. Bansos tak sebanding. 

Ia menambahkan bantalan sosial ( bansos ) yang digelontorkan sebesar Rp. 24,17 triliun tidak sebanding dengan tingkat risiko yang akan ditanggung atas kebijakan kenaikan BBM.

Seharusnya menurut dia, pemerintah bisa menggunakan defisit anggaran yang masih ada ruang di atas 3 persen sebagaimana UU membolehkan untuk mempertahankan subsidi BBM, dan juga proyek-proyek infrastruktur yang lemah proyeksi benefitnya terhadap APBN harus dialihkan dulu untuk menangani subsidi BBM.

Baca juga: Demokrat Menolak Tegas Kenaikan BBM : Presiden Abai Suara Rakyat

“Contohnya tunda pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) dan PMN Kereta Api Cepat,” katanya.

Ia mengatakan pemerintah terkesan hanya peduli dengan proyek-proyek mercusuar nya antara lain Ibukota Baru dan Kereta Api Cepat.

Namun dengan mengorbankan masyarakat dengan menaikan harga BBM.

“Seharusnya pemerintah mau cari cara lain seperti memperbesar defisit APBN sehingga rakyat tidak perlu menanggung risiko ekonomi berat akibat kenaikan BBM ini,” pungkasnya.

Rencana Demo Besar-besaran

Rencananya, para buruh se-Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menolak penaikan harga BBM pada Selasa (6/9/2022) mendatang.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan unjuk rasa itu akan digelar serentak di 33 provinsi.

Dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel yang berjudul Rencana Demo Besar-besaran Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM hingga Catatan YLKI untuk Pemerintah, termasuk di DKI Jakarta, unjuk rasa akan dipusatkan di gedung DPR.

Para buruh akan meminta pimpinan DPR memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membahas penaikan harga BBM.

Baca juga: BBM Naik, Harga Penyebrangan Speed Boat Wisata Derawan-Maratua Dimungkinkan Ikut Naik Lagi

"DPR RI harus berani membentuk pansus atau panja BBM," ucap Said iQBAL dalam keterangan resmi, Sabtu (3/9/2022).

Selain di ibu kota, aksi demo menolak penaikan harga BBM juga akan digelar di Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru. Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak.

Lalu Makassar, Gorontalo, Sulawesi Utara, Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.

"Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen," jelas Said.

Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved