Pemerintah Dinilai Lebih Peduli IKN dan Kereta Cepat, Pilih Naikkan Harga BBM, Bansos tak Sebanding

TRIBUNKALTIM.CO - Keputusan Pemerintah menaikkan harg bahan bakar minyak bersubsidi ( BBM ) mendapat kritik banyak pihak. 

Menurut pakar kebijakan publik, langkah menaikkan harga BBM ini, mennjadikan Pemerintah lebih peduli pada proyek kereta cepat dan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) di Kaltim.

Proyek kereta cepat dan IKN Nusantara di Kaltim adalah proyek mercusuar yang lemah proyeksi benefitnya terhadap APBN yang seharusnya dialihkan dulu untuk menangani subsidi BBM.

Diketahui, Pemerintah telah menaikkan harga BBM subsidi jenis pertalite dan solar.

Harga pertalite dari Rp 7.600 menjadi Rp 10.000 per liter, selanjutnya, solar Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. 

Menurut Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, kenaikan harga BBM tersebut akan semakin membebani kehidupan masyarakat.

Lantaran kenaikan harga BBM ini pasti akan langsung disusul kenaikan berbagai harga komoditas lainnya.

Minggu (4/9/2022), Achmad Nur Hidayat, “Langkah pemerintah ini sungguh amat kejam di tengah kondisi masyarakat yang berada di bawah himpitan ekonomi yang sulit dan daya beli yang masih sangat rendah pemerintah dengan teganya justru menaikkan harga BBM.”.

Baca juga: NASIB Mahasiswa Memaki Presiden Jokowi saat Demo Tolak Harga BBM, Kini Minta Maaf & Dijemput Polisi

Padahal menurutnya kondisi saat ini harga minyak dunia sedang turun, sehingga mestinya pemerintah masih dapat menunda kenaikan harga BBM ini.

Apalagi Pemerintah sudah memahami dengan naiknya harga BBM maka harga pangan juga akan ikut naik.

“Masyarakat Indonesia bak sudah jatuh lalu tertimpa tangga akibat kenaikan harga BBM ini.

Akibat dari Pandemi yang menghantam ekonomi masyarakat belum usai kini masyarakat harus di hadapkan pada berbagai kenaikan harga.

Pemerintah telah benar benar menciptakan penderitaan bagi masyarakat,” katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel yang berjudul Harga BBM Naik, Pemerintah Dinilai Hanya Peduli dengan Proyek Kereta Cepat dan IKN. 

Ia mengatakan dampak kenaikan BBM ini Indonesia terancam stagflasi.

Kenaikan berbagai harga harga tidak diikuti oleh kesempatan kerja bahkan terdapat potensi PHK besar besaran karena pabrik pabrik juga akan keberatan menghadapi dampak dari kenaikan harga BBM ini.

Ia menambahkan bantalan sosial ( bansos ) yang digelontorkan sebesar Rp. 24,17 triliun tidak sebanding dengan tingkat risiko yang akan ditanggung atas kebijakan kenaikan BBM.

Seharusnya menurut dia, pemerintah bisa menggunakan defisit anggaran yang masih ada ruang di atas 3 persen sebagaimana UU membolehkan untuk mempertahankan subsidi BBM, dan juga proyek-proyek infrastruktur yang lemah proyeksi benefitnya terhadap APBN harus dialihkan dulu untuk menangani subsidi BBM.

Baca juga: Demokrat Menolak Tegas Kenaikan BBM : Presiden Abai Suara Rakyat

“Contohnya tunda pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) dan PMN Kereta Api Cepat,” katanya.

Ia mengatakan pemerintah terkesan hanya peduli dengan proyek-proyek mercusuar nya antara lain Ibukota Baru dan Kereta Api Cepat.

Namun dengan mengorbankan masyarakat dengan menaikan harga BBM.

“Seharusnya pemerintah mau cari cara lain seperti memperbesar defisit APBN sehingga rakyat tidak perlu menanggung risiko ekonomi berat akibat kenaikan BBM ini,” pungkasnya.

Rencana Demo Besar-besaran

Rencananya, para buruh se-Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menolak penaikan harga BBM pada Selasa (6/9/2022) mendatang.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan unjuk rasa itu akan digelar serentak di 33 provinsi.

Dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel yang berjudul Rencana Demo Besar-besaran Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM hingga Catatan YLKI untuk Pemerintah, termasuk di DKI Jakarta, unjuk rasa akan dipusatkan di gedung DPR.

Para buruh akan meminta pimpinan DPR memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membahas penaikan harga BBM.

Baca juga: BBM Naik, Harga Penyebrangan Speed Boat Wisata Derawan-Maratua Dimungkinkan Ikut Naik Lagi

"DPR RI harus berani membentuk pansus atau panja BBM," ucap Said iQBAL dalam keterangan resmi, Sabtu (3/9/2022).

Selain di ibu kota, aksi demo menolak penaikan harga BBM juga akan digelar di Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru. Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak.

Lalu Makassar, Gorontalo, Sulawesi Utara, Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.

"Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen," jelas Said.

Iqbal mengatakan daya beli buruh sudah turun 30 persen saat ini. Dengan penaikan harga BBM, daya beli akan semakin merosot menjadi 50 persen.

 "Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6,5 persen hingga sampai delapan persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," kata Iqbal.

Di sisi lain, ia mengklaim upah buruh sudah tak naik dalam tiga tahun terakhir. Dengan kata lain, penaikan harga BBM akan membuat hidup buruh semakin sulit.

Terlebih, pemerintah akan kembali menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan untuk menghitung kenaikan upah minimum tahun depan.

"Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," ujarnya.

Catatan YLKI untuk Pemerintah

Sementara itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai penaikan harga BBM adalah hal yang tidak bisa dihindarkan.

"Kebijakan menaikkan harga BBM bak buah simalakama. Tak dinaikkan, finansial APBN makin bleeding (berdarah, red) dan akan mengorbankan sektor lain," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi saat dihubungi, Sabtu (3/9/2022).

"Jika dinaikkan, potensi efek dominonya sangat besar, berpotensi memukul daya beli masyarakat konsumen, yang ditandai dengan tingginya inflasi," ujarnya menambahkan.

Tulus menambahkan, YLKI memberi sejumlah catatan yang harus diperhatikan pemerintah selepas kenaikan harga BBM ini.

Pertama, pemerintah harus menjamin rantai pasok komoditas bahan pangan tidak terdampak secara signifikan paska kenaikan harga BBM.

Tulus mengatakan jalur distribusi harus lebih disederhanakan dan dilancarkan, sehingga tidak menjadi kedok untuk menaikkan harga bahan pangan.

"Jangan jadikan kenaikan harga BBM untuk aji mumpung menaikkan komoditas pangan, dan komoditas lainnya," ujarnya.

Kemudian yang kedua pemerintah pusat dan daerah harus tetap memberikan subsidi pada angkutan umum, atau insentif lainnya.

Sehingga, lanjut dia, dapat meminimalisir potensi kenaikan tarif angkutan umum menyusul kenaikan harga BBM.

"Tingginya kenaikan angkutan umum, justru akan kontra produktif bagi nasib angkutan umum itu sendiri, karena akan ditinggalkan konsumennya, dan berpindah ke sepeda motor," ucap Tulus.

Selanjutnya, Tulus meminta agar kenaikan bahan bakar harus diikuti upaya reformasi pengalokasian subsidi BBM.

Artinya penerima subsidi BBM benar-benar pada masyarakat yang berhak, sesuai dengan nama dan alamat tinggal penerima.

Pasalnya, kata dia, kajian Bank Dunia mencatat 70 persen subsidi BBM tidak tepat sasaran, karena dinikmati kelompok menengah dan mampu.

"Fenomena ini tidak boleh dibiarkan," katanya.

YLKI juga meminta pemerintah harus berupaya mengantisipasi potensi lonjakkan harga minyak dunia di masa mendatang.

Menurut Tulus, upaya tersebut bisa dilakukan dengan menyiapkan dana tabung minyak.

Dengan dana ini, jika harga minyak mentah sedang turun, maka selisihnya bisa disimpan dalam oil fund tersebut.

"Dan jika harga minyak mentah sedang naik, maka tidak serta merta harga BBM di dalam negeri harus naik," tuturnya

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Pembelian Pasca Kenaikan Harga BBM, Polres Paser Siagakan Personel di Tiap SPBU

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.