IKN Nusantara
Kontraktor Raksasa Dapat 2 Proyek di IKN Nusantara, Termasuk Rumah Susun Pekerja
Kontraktor raksasa dapat 2 proyek di IKN Nusantara, termasuk rumah susun pekerja
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Robin Ono Saputra
TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara telah dimulai bersamaan dengan penandatanganan 19 paket kontrak pekerjaan infrastruktur, Senin (29/8).
Adapun total paket pekerjaan tersebut senilai Rp 5,32 triliun tersebut.
Dilansir dari Kontan, Sekretaris Perusahaan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) Farid Budiyanto mengatakan ada dua proyek yang dimenangkan perseroan.
Pertama, pembangunan hunian pekerja konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp 567 miliar.
Baca juga: Langsung Kerja di Proyek IKN Nusantara, 34 Ribu Tenaga Kerja Sudah Tersertifikasi
Dalam proyek tersebut, pihaknya akan menghadirkan 22 tower rumah susun 4 lantai yang dapat menampung 17.000 pekerja.
Untuk rusun pekerja sendiri, Adhi Karya bekerja sama dengan PT Hutama Karya dan PT Bangun Cipta Kontraktor dengan menggunakan teknologi konstruksi modular yang bisa membantu percepatan pembangunan hunian.
Proyek kedua yaitu pembangunan pelindung tumbukan kapal (fender) dan bangunan pelengkap Jembatan Pulau Balang dengan nilai kontrak sebesar Rp 291 miliar.
Proyek ini merupakan sarana konektivitas antara Balikpapan dan lokasi IKN Nusantara yaitu Penajam Paser Utara.
"Kami optimis dapat menyelesaikan tugas tepat waktu, mengingat peran penting dua pekerjaan yang kami peroleh untuk mendukung pembangunan IKN," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (30/8).
Dengan prospek dari proyek IKN, Farid mengaku sampai saat ini belum akan merevisi target kontrak baru.
Baca juga: Tak Hanya Pemerintah, Peran Krusial Swasta Wujudkan IKN Nusantara Kota Layak Huni
Asal tahu saja, ADHI membidik kontrak baru di tahun 2022 tumbuh 15 persen dari realisasi tahun 2021.
Tahun lalu, ADHI mencatatkan kontrak baru sebesar Rp 15,2 triliun.
Sampai dengan Juli 2022, ADHI merealisasikan raihan kontrak baru sebesar Rp 15,9 triliun.
Jumlah tersebut naik sebesar 104 persen , dibandingkan perolehan kontrak pada Juli 2021 yang lalu sebesar Rp 7,8 triliun.
Realisasi kontrak baru berdasarkan sumber dana, dengan komposisi pemerintah sebesar 14 persen , BUMN dan BUMD sebesar 7 % , sementara proyek kepemilikan swasta sebesar 79 % .
Berdasarkan lini bisnis, kontrak baru didominasi lini engineering dan konstruksi sebesar 87 % , bisnis properti dan hospitality sebesar 8