Polemik PAW Pimpinan DPRD Kaltim

Akademisi Hukum Unmul Beri Pandangan, Tak Yakin Ketua PT Hadiri Pelantikan Ketua DPRD Kaltim

12 September 2022 mendatang Dewan mengagendakan agenda pelantikan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud menggantikan Makmur HAPK.

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD FAIROUSSANIY
Akademisi sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Alfian, S.H., M.H. (TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD FAIROUSSANIY) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - 12 September 2022 mendatang Dewan mengagendakan agenda pelantikan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud menggantikan Makmur HAPK.

Ini menjadi pertanyaan beberapa pihak yang kemudian mempertanyakan terkait akan digelarnya pengambilan sumpah jabatan.

Dasar pelantikan Hasanuddin Masud sendiri tertuang dalam SK Mendagri Nomor 161.64-5129 Tahun 2022.

Di kalangan akademisi, SK ini dianggap tak mendasar untuk pelantikan. 

Karena SK dianggap gugur setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Smr. 

Baca juga: Akademisi Unmul Sebut Pemerintah Harus Menghormati Putusan Pengadilan Terkait Putusan Makmur HAPK

Sederhananya, bahwa SK Mendagri dianggap gugur, karena dasar permohonan SK ini telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh PN Samarinda. 

Akademisi sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Alfian pada Rabu (7/9/2022) mengatakan dengan adanya putusan PN Samarinda ini, Makmur HAPK masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim.

"Saya kira keputusan pengadilan ini menjadi pertimbangan dan menjadi atensi dari Mendagri. Kenapa demikian? Benar bahwa SK Mendagri ini keluar sebelum adanya putusan PN, di sisi itu (waktu sebelum keluarnya putusan PN), SK masih sah. Tapi, dengan lahirnya putusan PN, secara tidak langsung membuat SK itu tak berarti apa-apa, atau batal demi hukum," terang Alfian. 

Baca juga: BREAKING NEWS Gugatan Makmur HAPK Dikabulkan Pengadilan, Surat Golkar Soal PAW Dinyatakan Tidak Sah

Sikap yang semestinya diambil Mendagri, dikatakan Alfian ialah dengan mencabut SK Pengangkatan Hasanuddin Masud sebagai Ketua DPRD Kaltim

"Mencabut SK itu. Dan perlu diingat, kalau ingin memaksakan pelantikan, ini adalah Ketua DPRD Provinsi, sehingga yang melakukan pelantikan adalah Ketua Pengadilan Tinggi. Sehingga saya tidak yakin apakah Ketua Pengadilan Tinggi itu akan datang saat pelantikan itu," bebernya. 

"Tidak mungkin Pengadilan Tinggi mengkhianati nafas hukum. PT mengeluarkan produk hukum yang menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan secara eksplisit dituangkan menyatakan Makmur sah menjabat dari 2019-2024. Jadi, tidak mungkin kalau saya ya. Ketua Pengadilan harus berhati-hati dan tidak mungkin tidak diketahui Ketua Pengadilan, putusan yang keluar dari tubuhnya sendiri, yaitu Pengadilan Negeri," sambungnya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved