Polemik PAW Pimpinan DPRD Kaltim

Akademisi Unmul Sebut Pemerintah Harus Menghormati Putusan Pengadilan Terkait Putusan Makmur HAPK

Gugatan Makmur HAPK yang dikabulkan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda tentu memperpanjang babak baru terkait polemik Ketua DPRD Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Pengamat Hukum dari Universitas Mulawarman Warkhatun Najidah (Hukum Administrasi Negara).TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Gugatan Makmur HAPK yang dikabulkan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda tentu memperpanjang babak baru terkait polemik Ketua DPRD Kaltim.

Dewan sendiri telah mengagendakan pelantikan Hasanuddin Masud, berdasarkan SK Mendagri Nomor 161.64-5128 Tahun 2022 sebagai Ketua DPRD Kaltim yang baru.

Agenda Banmus dirancang bahwa pelantikan Hasanuddin Masud dilakukan pada 12 September 2022 mendatang. 

Tetapi, sebelum Hari H, gugatan Makmur HAPK yang sebelumnya berproses di PN Samarinda akhirnya dikabulkan. 

Dalam putusan perkara nomor 2/Pdt.G/2022/PN Smr, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.

Baca juga: BREAKING NEWS Gugatan Makmur HAPK Dikabulkan Pengadilan, Surat Golkar Soal PAW Dinyatakan Tidak Sah

Baca juga: Fraksi Golkar DPRD Kaltim Tunggu Arahan DPD Terkait Posisi Baru Makmur HAPK di Dewan

Baca juga: SK Mendagri Pergantian Makmur HAPK Diterima, DPRD Kaltim Jadwalkan Rapat Banmus

Pokok perkara pada poin ke satu, amar putusan PN Samarinda menyebut mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 

Poin kedua, menyatakan Tergugat I, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Airlangga Hartanto dan Lodewijk F Paulus. 

Tergugat II, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kaltim, Rudy Masud dan Muhammad Husni Fahruddin. 

Tergugat III, Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim Andi Harahap dan Nidya Listiyono, serta Turut Tergugat Hasanuddin Masud telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Poin ketiga, menyatakan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 161.64-4353 tahun 2019, tanggal 25 September 2019 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kaltim berlaku sejak tahun 2019 sampai dengan 2024.

Poin keempat, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap : surat keputusan Tergugat I Nomor : B-600/GOLKAR/VI/2021 Tanggal 16 Juni 2021 tentang persetujuan pergantian antar waktu pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024.

Pengamat Hukum dari Universitas Mulawarman Warkhatun Najidah (Hukum Administrasi Negara) memberi pandangan terkait terkabulnya gugatan ini.

"Kalau menyikapi SK mendagri ya, saya juga melihat ya persiapannya DPRD hari ini untuk melakukan pelantikan, dalam pandangan hukum, yang mana kekuatan hukum tetap ada pandangan lain selain telah inkrah ya, tetapi ada upaya-upaya lain, itu yang menyebabkan hukum itu masih bergerak," terang Najidah, Selasa (6/9/2022).

"Pak makmur kemarin sudah dinyatakan sudah selesai, tetapi kan menggugat lagi, ini memang haknya," imbuhnya.

Baca juga: 8.630 Narapidana Terima Remisi, Makmur: Itu Bagian dari Hak Warga Binaan

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved