Berita Nasional Terkini
KPK Bukan Buzzer yang Bisa Jegal Anies Baswedan di Pilpres 2024, Pengamat: Publik Percaya 100 Persen
Komisi Pemberantasan Korupsin alias KPK bukan buzzer yang bisa jegal Anies Baswedan di Pilpres 2024, Pengamat ini sebut publik percaya 100 persen.
Hal tersebut tidak terlepas dari Fraksi PDI dan PDIP DPRD DKI Jakarta yang secara intensif menolak terwujudnya program strategis Pemprov DKI Jakarta itu.
"Anggota parlemen PSI dan PDIP dari DPRD DKI Jakarta secara intensif, terus menerus, melakukan “politicking & provokasi” untuk mempolitisasi salah satu program strategis Pemprov DKI Jakarta yang ditujukan justru untuk kepentingan pemerintah dan warga Jakarta," katanya.
Mantan Wakil Ketua KPK ini menyebut, politisasi tidak hanya dari DPRD, namun juga berpotensi datang dari lembaga anti rasuah tersebut.
Sebab, ia khawatir dengan afiliasi politik sejumlah pimpinan KPK yang bisa berdampak pada pengambilan keputusan soal dugaan korupsi Formula E.
"Serta ada 1-2 orang Pimpinan KPK yang ditenggarai dan diduga keras punya afiliasi politik tertentu, sehingga dapat saja memaksakan dirinya atas nama kepentingan politik, bukan sepenuhnya melakukan upaya penegakan hukum sesuai kewajiban hukum KPK," imbuhnya.
Bambang pun berharap, KPK mampu mengambil keputusan hukum secara objektif, adil, dan pasti.
Alih-alih 'brutalitas penegakan hukum', ia ingin KPK memberikan keputusan yang terbaik.
"Semoga yang terbaik yang akan terjadi. Kita ditunjukkan suatu proses penegakan hukum yang autentik, karena mengabdi pada kepentingan daulat hukum yang berpijak pada kepastian dan keadilan," tukasnya.
Baca juga: Anies Baswedan Sebut Senang Bisa Membantu KPK, Mantan Wakil Ketua KPK Bela Gubernur DKI Jakarta
Anies senang bisa bantu KPK
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjalani pemeriksaan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pantauan Wartakotalive.com, Anies Baswedan memberi keterangan pada awak media sekitar pukul 20.25 WIB di depan lobi gedung KPK.
Ia mengaku senang membantu lembaga anti rasuah itu dalam menjalankan tugas.
"Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan," kata Anies di Gedung KPK, Jakarta Selatan pada Rabu (7/9/2022).
Politikus no partai itu mengenang masa kolaborasi dengan KPK sebelum menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta.
Saat menjadi Rektor Universitas Paramadina, Anies menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib.