Jokowi Tegur Menkumham, Marah Layanan Imigrasi Persulit WNA: Ganti Semua dari Dirjen sampai Bawahnya

Dilansir dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas terkait Evaluasi PSN yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/9/2022).

"Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk ibu kota (IKN) juga ditetapkan sebagai proyek PSN karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan ibu kota," ujar Airlangga sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Airlangga melanjutkan, Presiden Jokowi juga meminta jajaran terkait untuk segera menyelesaikan seluruh PSN sebelum tahun 2024.

Selain itu, menurut Airlangga, presiden memberikan arahan agar seluruh PSN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya penciptaan lapangan kerja.

Baca juga: Respon Permintaan Jokowi, Suharso Monoarfa Pastikan Proyek IKN Nusantara Jadi PSN

Tidak hanya itu, presiden juga berharap PSN yang ditetapkan pemerintah dapat memberikan efek ganda bagi perekonomian nasional.

"Apakah itu bendungan, apa itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat," kata Airlangga Hartarto.

"Karena dengan ketersediaan air dan juga dari segi irigasi yang lebih banyak dan lebih baik untuk terkait dengan masalah ataupun terkait dengan program-program agriculture atau program pertanian," ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa sebanyak 66 PSN telah selesai dikerjakan selama periode tahun 2019 hingga tahun 2021, dengan nilai sebesar Rp 414,3 triliun.

Sedangkan selama periode Januari sampai dengan Agustus tahun 2022, telah selesai 9 PSN, dengan nilai sebesar Rp140,1 triliun.

"Dan sampai September-Desember, ada 16 proyek dengan nilai Rp 101,2 triliun," ujar Airlangga Hartarto.

Airlangga menambahkan, ada sejumlah proyek PSN yang masih dalam proses dan belum diselesaikan oleh pemerintah.

Mulai dari proyek Bendungan Gerak Karangnongko, Tol Tuban-Lamongan, Tol Trans Sumatera, Tol Semarang-Demak, pengembangan biofuel, metanol, dan etanol di Kabupaten Bojonegoro, proyek pabrik pupuk di Kabupaten Fakfak, proyek pelabuhan peti kemas di Muaro Jambi, hingga proyek Lapangan Ubadari. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Tegur Menkumham: Kalau Perlu Dirjen sampai Bawahan Diganti