PATIH Paser Sebut Pembagian Baksos Bukan Tugas Utama Polri

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Salah satu alasan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi yaitu mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan tersebut hingga kini banyak menuai protes dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, asosiasi buruh hingga masyarakat, Minggu (11/9/2022).

Pemerhati Politik dan Hukum (PATIH) Paser, Muchtar Amar mengatakan rakyat saat ini kian menghadapi kesulitan yang seolah-olah tiada hentinya.

"Peran Polri dalam hal ini sangat strategis membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan yang berdampak secara ekonomi bagi rakyat," terang Amar, sapaan akrabnya.

Ia beranggapan, Polri sebagai salah satu institusi terbesar di Indonesia, dengan tupoksi yang maha luas berdampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca juga: Buntut Kenaikan Harga BBM, Tarif Bus Patas Bontang-Balikpapan Naik Jadi Rp 175 Ribu

Baca juga: Pemkot Bontang Larang Pengguna Fuel Card Berwarna Merah Isi BBM di SPBU Dalam Kota

Baca juga: Urai Antrean Truk di SPBU, Pemkot Bontang Ubah Skema Pengisian BBM Solar ke Pagi Hari

"Luasnya dampak tupoksi Polri sangat erat kaitannya dengan dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya dan kesejahteraan rakyat," paparnya.

Salah satu contoh kasus di Paser, maraknya praktik jual kembali komuditas LPG 3 Kilogram (Kg) dan BBM Subsidi di Paser dengan harga relatif tinggi juga harus menjadi perhatian institusi Polri.

Komoditas tersebut, sambung Amar konon menurut rencana pemerintah tidak diperbolehkan diperjualbelikan secara bebas atau sifatnya terbatas.

"Dalam hal ini, peran Polri sangat strategis mengawal dan mengamankan secara maksimal kebijakan krusial pemerintah, bukan hanya seperti di pemberitaan yang hangat sekarang maksimal mengawal dan mengamankan demo tolak naiknya BBM Subsidi," singgungnya.

Ditegaskan, tindakan konkrit penegakan hukum dalam mengurangi beban APBN terkait subsidi energi harus dikawal sampai ke pelosok negeri, termasuk di Kabupaten Paser.

Apalagi saat ini, kinerja Polri paling disoroti yang berimbas pada tergerusnya kepercayaan publik yaitu kasus Sambo, dan untuk kembali menaikkan citra Polri di mata masyarakat tidak hanya cukup melalui kegiatan-kegiatan sosial.

"Kegiatan bhakti sosial atau Baksos itu bukan tugas utama Polri, tupoksi Polri ialah mengayomi, melayani dan melindungi rakyat, termasuk melindungi hak rakyat kecil untuk mendapatkan subsidi energi," tegas Amar.

Ia juga menyinggung, adanya pemberitaan mengenai warga yang terpaksa harus membeli LPG 3 Kg dengan harga Rp50 ribu, kemudian penangkapan pelaku penyalahgunaan BBM Subsidi.

Aparat penegak hukum, kata Amar harus menjelaskan pelaku itu layak tidaknya mendapatkan BBM Subsidi.

"Jika layak tolong dilepaskan, Polres Paser harus menyelidiki berapa kuota BBM Subsidinya, apakah tepat sasaran atau tidak bagi yang membelinya," paparnya.

Baca juga: Kader PKS Samarinda Turun ke Jalan, Gelar Flashmob Tolak Kenaikan BBM

Sejatinya, subsidi energi diberikan kepada rakyat sesuai ketentuan, tindakan tegas dan terukur dari Polri dapat mewujudkan keberhasilan pemerintah mengendalikan inflasi dan menstabilkankan harga komoditas terdampak kenaikkan BBM Subsidi.

P impinan harus berani mengambil resiko melawan para mafia, berkaca dengan yang dilakukan Kapolri dengan tegas serta Presisi berupaya mengusut tuntas kasus Sambo, termasuk skandal kaisar Sambo 303 yang tengah viral.

"Kapolres Paser juga tidak harus ragu, masyarakat Paser pasti mendukung dan membantu kinerja Kapolres jika sensitifitas terhadap persoalan rakyat Paser," tutupnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel