Ibu Kota Negara

Bahlil Yakin Pembiayaan IKN hanya 20 Persen yang Gunakan APBN, Optimis Banyak Negara akan Investasi

Tayang: Senin, 12 September 2022 08:10 WITA

Editor: Amalia Husnul A

Bahlil Yakin Pembiayaan IKN hanya 20 Persen yang Gunakan APBN, Optimis Banyak Negara akan Investasi

Instagram bahlillahadalia

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Bahli mengungkap keyakinannya pembiayaan IKN hanya 20 persen saja yang gunakan APBN. Ia optimis banyak negara akan investasi

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yakin pembiayaan IKN Nusantara di Kaltim hanya 20 persen saja yang menggunakan APBN.

Lantaran Bahlil optimis proyek IKN Nusantara di Kaltim yang direncanakan Pemerintah bakal mendapatkan banyak investasi dari negara lain.

Bahkan Bahlil meyakini sudah ada sederet negara yang berminat menanamkan modalnya di IKN Nusantara Kaltim.

Proyek pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN ) di Kalimantan Timur ( Kaltim ) terus menyedot perhatian publik.

Terlebih proyek IKN yang diberi nama Nusantara bakal menghabiskan anggaran yang besar.

Pemerintah sendiri meyakini pembiayaan IKN Nusantara hanya 20 persennya saja yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanjar Negara ( APBN ).

Sementara 80 persen anggaran IKN Nusantara di Kaltim bakal menggunakan dana investasi.

Menurut Bahlil, sudah ada sederet negara yang akan menanamkan model di proyek IKN Nusantara Kaltim ini.

Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (8/9/2022) lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil mengatakan beberapa negara telah menyatakan berminat menanamkan modalnya di IKN.

Negara-negara tersebut menurut Bahli adalah Uni Emirat Arab (UEA), China, Jepang, Taiwan, Korea Selatan hingga negara-negara di kawasan Eropa.

"Jadi tidak perlu ada keraguan, ada investasi di IKN apa enggak, bersama kita kolaborasi melakukan hal ini," kata Bahlil seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Bahlil juga memastikan, biaya pembangunan IKN tidak akan sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lantaran, negara hanya akan membiayai 20 persen dari total dana yang dibutuhkan dalam pembangunan IKN.

Kemudian, 80 persennya sisanya akan didanai dengan mengoptimalkan pendanaan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), hingga mendorong swasta ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN.