Berita Pemkab Mahakam Ulu

Sekda Mahulu Hadiri Rakor dengan KPK, Pemkab Segera Bentuk Tim Percepatan Sertifikasi Aset

Bupati Mahulu diwakili Sekda Stephanus Madang menghadiri rapat koordinasi yang digelar KPK. Pemkab akan segera membentuk tim percepatan sertifikasi.

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas Pemkab Mahulu
Sekda Mahulu Stephanus Madang menghadiri rapat koordinasi P3D yang digelar KPK dan dihadiri 10 kabupaten/kota se-Kaltim di Ruang Tepian 1 lantai II Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (7/9/2022). 

TRIBUNKALTIM.CO - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E. diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M. menghadiri rapat koordinasi penyelesaian aset personel, pembiayaan, sarana dan prasarana dan dokumen (P3D).

Rakor yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, dihadiri 10 kabupaten/ kota se-Kaltim di Ruang Tepian 1 lantai II Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (7/9/2022)

Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim H Riza Indra Riadi yang memimpin rakor tersebut menjelaskan, ada dua agenda penting, yakni mendengarkan penyampaian progres sertifikasi yang dilakukan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim terhadap Pemda Kaltim yang telah dilakukan dan sejauhmana progress yang telah dilaksanakan.

Baca juga: Bupati Bonifasius Sampaikan Pengantar Nota Keuangan, Lima Pertimbangan Dasari Rancangan P-APBD 2022

Kedua, penyampaian penyelesaian aset- aset P3D dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum selesai.

"Kira- kira hal apa yang masih menjadi kendala yang insyallah bisa dibicarakan dan selesai dengan baik," ujar Pj Sekprov Kaltim.

Menanggapi hal ini, Sekda Stephanus Madang mengatakan, ada beberapa hal penting yang menjadi catatan yaitu penyelesaian administrasi dan legalisasi dari aset.

Kedua, bagaimana upaya pemkab untuk penghapusan dan pengamanan aset- aset yang sudah tidak jelas.

Kemudian, diharapkan dan diyakini dalam APBD-Perubahan 2022 ini maupun 2023 tersedia alokasi yang cukup untuk penyelesaian proses sertifikasi.

"Akan menjadi catatan kita di kabupaten, apakah teman- teman di pemerintahan atau di BPKAD sudah mengalokasikan untuk proses sertifikasi. Saya kira itu beberapa poin penting yang harus ditindaklanjuti di daerah, termasuk tata kelola aset di Pemkab Mahulu," kata Sekda Mahulu ini, usai mengikuti rakor.

Baca juga: Temu Wicara Jadi Wadah Diskusi Tanam Perdana Padi Ladang, Bupati Ajak Petani Ungkapkan Hambatan

Terkait pembentukan tim percepatan sertifikasi di Kabupaten Mahulu, menurutnya, akan dilakukan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved