Berita Kaltim Terkini

Bahas RTRW Kaltim, Pemprov Harapkan Raperda Segera Rampung dan Bisa Sesuaikan dengan RDRT IKN

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim tahun 2022-2042 diharapkan Pemprov Kaltim segera dirampungkan.

HO/TRIBUNKALTIM.CO
Dalam Rapat Paripurna ke-37 di DPRD Kaltim, Pemprov Kaltim berharap Ranperda RTRW segera rampung dan bisa menyesuaikan dengan RDRT IKN.  

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim tahun 2022-2042 diharapkan Pemprov Kaltim segera dirampungkan.

Gubernur Kaltim Isran Noor diwakili Pj Sekda Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi hadir dalam Rapat Paripurna ke-37 di DPRD Kaltim dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di Karang Paci (sebutan DPRD Kaltim) terhadap Ranperda RTRW Provinsi Kaltim 2022-2042 di Ruang Serbaguna Lantai 4 DPRD Kaltim, Selasa (13/9/2022).

Ditemui usai rapat paripurna sendiri Riza menyampaikan apresiasi Pemprov Kaltim seluruh pandangan delapan fraksi DPRD Kaltim terkait Ranperda RTRW, pihaknya sendiri juga ingin agar hal tersebut segera terwujud.

"Kita berharap segera dibentuknya Perda, ini juga untuk menyesuaikan RTRW Kaltim dengan tata ruang Ibu Kota Nusantara (IKN)," ungkap Riza, Selasa (13/9/2022).

RTRW Provinsi juga nantinya diharap bisa bersinergi dengan Tata Ruang IKN, termasuk Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). 

Baca juga: RTRW Kaltim Terus Berjalan, IKN Sementara Keluar dari Pembahasan

RTRW menangani daratannya, sementara RZWP3K mengatur tentang daerah kelautannya.

"Terkait terutama IKN, RZWP3K kawasan matra laut dan RTRW matra daratnya itu digabung, itu sudah dilakukan tinggal persetujuan DPRD," tegasnya.

RTRW Provinsi nantinya juga menyesuaikan Tata Ruang IKN, dalam artian penyesuaian tata ruang strategis. 

Tentu memerlukan dasar hukum guna memastikan di mana wilayah kawasan pemerintahan Provinsi Kaltim maupun kawasan IKN.

"Terkait IKN, ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) disesuaikan hari ini juga tengah di bahas di Balikpapan kan, apakah nanti bentuknya wilayah sendiri atau seperti apa (Provinsi), yang jelas sekarang (bentuknya) Badan Otorita," terang Riza.

Baca juga: Gelar Rapat Dengar Pendapat, DPRD Kaltim Bahas RTRW secara Substansial

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) maupun Kutai Kartanegara (Kukar) diakui memang akan terdampak pembangunan IKN, namun sebagian wilayah masih masuk dalam Provinsi Kaltim.

"Masih ada, PPU dan Kukar (sebagian masih Kaltim), tentu akan dipikirkan seberapa luas wilayah yang menjadi kawasan IKN. Untuk itu, diperlukan dasar hukum yang tetap melalui Ranperda dan akan menjadi Perda. Diiharapkan dewan dapat mendukung. Yang jelas, saat ini IKN masih bentuk Badan Otorita," pungkas Riza.

Sementara itu pimpinan rapat paripurna kini telah dipimpin Hasanuddin Masud sebagai Ketua DPRD.

Saat ditemui usai rapat, terkait RTRW Kaltim  tersebut, tentu pihaknya menyetujui adanya penyesuaian dengan daerah IKN yang juga telah berlangsung pembangunannya.

Baca juga: RTRW Kaltim Bakal Dibahas, Komisi III DPRD: IKN Akan Keluar Dari Tata Ruang Wilayah

RDTR yang tengah dibahas pihak Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Kota Balikpapan hari ini juga akan menghasilkan beberapa pendapat yang nantinya dapat menjadi pertimbangan pihaknya.

"Harusnya begitu, diselaraskan. Ya kita melihat nanti di tingkat II, kan harus selaras ya, dari tingkat II, tingkat I sampai pusat, kita belum ketemu ini, nanti kita lihat apa yang dibicarakan di sana tentu diusahakan selaras," ucap Hasanuddin Masud. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved