IKN Nusantara
BPN dan Badan Otorita Bahas RDTR KIPP IKN Nusantara, Samboja dan Muara Jawa Menyusul
BPN dan Badan Otorita bahas RDTR KIPP IKN Nusantara, Samboja dan Muara Jawa menyusul
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Faizal Amir
TRIBUNKALTIM.CO - Serap aspirasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara menggelar konsultasi publik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN pada Selasa ini (13/9) di Hotel Platinum Balikpapan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
Dilansir dari Kontan, Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN Sidik Pramono menyampaikan, konsultasi publik tersebut bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam penyempurnaan 4 RDTR IKN.
Adapun empat RDTR IKN yang akan dibahas dalam konsultasi publik adalah RDTR WP 4 IKN Timur 1, RDTR WP 5 IKN Timur 2, RDTR WP 1 KIPP, dan RDTR WP 2 IKN Barat.
Keempat wilayah tersebut merupakan kawasan prioritas terdekat pengembangan saat ini.
Selain 4 RDTR yang dibahas pada Selasa, masih terdapat 5 RDTR dalam tahap penyusunan, yaitu RDTR WP 3 IKN Selatan, RDTR WP 6 IKN Utara, RDTR WP 7 Simpang Samboja, RDTR WP 8 Kuala Samboja, dan RDTR WP 9 Muara Jawa.
Sidik mengatakan, konsultasi publik merupakan salah satu langkah penting dalam proses penyusunan RDTR, karena perwakilan pemerintah daerah, masyarakat dan pihak terkait lainnya dapat bersama sama menelaah dan memberikan koreksi akhir terhadap produk RDTR yang telah disusun oleh tim penyusun.
Pembahasan nantinya juga akan menjadi masukan terhadap hal-hal terbaru dari kondisi di lapangan dan memperbaiki kekurangan data dalam proses penyusunan RDTR.
“Nantinya, RDTR IKN ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otorita IKN,” kata Sidik dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/9).
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan bahwa penjajakan kerja sama dari beberapa negara diterima oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) maupun langsung ke Pemprov Kaltim melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Berdasarkan data dan informasi dari BKPM memang sudah ada beberapa negara yang melakukan penjajakan investasi di berbagai bidang di Kaltim, dan khususnya pembangunan di kawasan IKN,” kata Isran Noor pada Senin (12/9/2022).
Isran mengatakan pihaknya memang gencar melakukan promosi daerah di Kaltim dalam beberapa pameran yang dilaksanakan.
Sehingga menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Kaltim, khususnya di IKN Nusantara maupun daerah penyangga.
“Kita selalu terbuka, kepada siapa saja yang ingin berinvestasi di Kaltim maupun untuk pembangunan IKN.
Termasuk investasi berbagai sektor pada daerah penyangga IKN,” jelasnya.
Isran mengungkapkan dalam pembangunan IKN di Kaltim harus dengan konsep sustainable green city.
Tujuannya, untuk membangun sebuah kota yang tetap berwawasan dan menjaga lingkungan.
“Sehingga keberadaan IKN bukan saja kepentingan Indonesia. Tetapi juga milik bangsa-bangsa dunia.
Pembangunan IKN tersebut akan menjadi peluang para investor untuk berinvestasi dari berbagai negara,” pungkasnya. (*)