Puan Maharani Dilaporkan ke MKD, Imbas Kejutan Ultah di Hari Demo BBM, Harusnya Sidang Itu Diskors

Ribuan rakyat yang terdiri dari mahasiswa hingga buruh mengepung Gedung DPR RI untuk menolak naiknya harga pertalite, solar, dan pertamax.

Baca juga: Terjawab Sudah Siapa Capres Bila Duet di Pilpres? Begini Hasil Pertemuan Puan Maharani dan Prabowo

Hingga demo itu berakhir, Puan selaku Ketua DPR RI tak menampakkan batang hidungnya di depan pendemo.

Hanya anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sempat menemui massa.

Dinilai langgar etik

Imbas peristiwa itu, Puan dilaporkan ke MKD DPR RI pada Senin (12/9/2022) karena dinilai melanggar kode etik.

Pelapor bernama Joko Priyoski, seseorang yang mengaku sebagai aktivis 98.

Joko mengatakan, ia melaporkan Puan ke MKD karena Ketua DPR RI itu tidak mengarahkan para legislator untuk menemui massa pendemo, tetapi malah merayakan ulang tahun.

"Harusnya begini, sidang itu diskors, ketika nyanyi itu skors dulu sidang, itu lebih baik dia menerima aspirasi masyarakat,” kata Joko di Kompleks Parlemen Senayan.

Joko merasa tindakan Puan melanggar Bab II Kode Etik Bagian Kesatu terkait Kepentingan Umum Pasal 2 Ayat 1 dan 2, juncto Bagian Kedua soal Integritas Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Kode Etik Anggota DPR RI.

Menurut dia, sikap Puan menyakiti hati masyarakat, terutama yang ikut aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM.

"Beliau bukannya menerima perwakilan massa malah melakukan euforia dalam gedung ini,” kata Joko.

Baca juga: Puan Maharani jadi Capres Perempuan Terdepan di Pilpres 2024, Partai Demokrat Terheran-heran

"Anggap saja ini bagian dari autokritik kami sebagai aktivis kepada Ibu Ketua DPR, kritik yang sifatnya konstruktif,” tuturnya.

Joko pun berharap MKD menegur dan memberikan sanksi kepada Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Puan juga diharapkan menyampaikan permohonan maaf dan lebih peka melihat kondisi masyarakat saat ini.

"Jadi kami mendesak Ibu Puan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas viralnya video tersebut,” kata dia.