Ibu Kota Negara
Daftar Rencana Detail Tata Ruang IKN yang Ditarget Selesai 2022, dari IKN Utara hingga Muara Jawa
Berikut ini daftar Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR ) IKN Nusantara Kaltim yang ditargetkan selesai tahun 2022, dari IKN utara hingga Muara Jawa
TRIBUNKALTIM.CO - Berikut ini daftar dokumen Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR ) Ibu Kota Nusantara ( IKN ) Kalimantan Timur ( Kaltim ) yang ditargetkan selesai pada tahun 2022.
Ada sembilan RDTR IKN Nusantara yang harus selesai tahun 2022 mulai dari IKN Utara hingga Muara Jawa.
Dari jumlah 9 Wilayah Perencanaan ( WP ) IKN, ada lima dokumen RDTR yang harus diselesaikan dan kini masih dalam penyusunan.
Sembilan WP IKN Nusantara Kaltim ini meliputi RDTR WP IKN Utara, RDTR WP IKN Selatan, RDTR WP Simpang Samboja, RDTR WP Kuala Samboja, dan RDTR WP Muara Jawa.
Bulan Agustus 2022 lalu, Kementerian ATR/BPN telah menyerahkan empat dokumen RDTR kepada Otorita IKN.
Empat dokumen RDTR IKN yang telah diserahkan kepada Otorita IKN ini meliputi, RDTR WP Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, RDTR WP IKN Barat, RDTR WP IKN Timur I, dan RDTR WP IKN Timur II.
Menurut Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Kementerian ATR/BPN, Pelopor, seluruh dokumen RDTR WP di IKN akan diselesaikan hingga akhir 2022.
Pernyataan ini disampaikan Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Kementerian ATR/BPN, Pelopor dalam acara Konsultasi Publik RDTR IKN, Selasa (13/9/2022).
Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Dipanggil Jokowi, Bahas Aspek Hukum IKN dan Diminta Segera Temui Kepala Otorita
Pelopor mengatakan, "InsyaAllah di tahun ini seluruh WP yang tersisa, termasuk Simpang Samboja, Kuala Samboja, Muara Jawa.
InsyaAllah materi teknis RDTR segera akan kita selesaikan."
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan konsultasi publik RDTR ini merupakan satu tahapan untuk membuat satu dokumen Peraturan Kepala Otorita IKN.
"Berdasarkan peraturan perundang-undangan, saya nanti yang menandatangani landasan hukum untuk rencana detail tata ruang ini," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Berikut rincian sembilan WP IKN sekaligus peruntukkannya:
- WP IKN KIPP 6.671 hektar.
Diperuntukkan pusat pemerintahan nasional (istana negara, perkantoran K/L, diplomatic compound, dll), pertahanan dan keamanan, serta perumahan dan permukiman (termasuk rumah negara).