Berita Kukar Terkini

Pemkab Kukar Sisihkan Rp 42 Miliar Tangani Kenaikan Harga BBM

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyisihkan anggaran Rp 42 miliar untuk program bantuan sosial.

Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO/MIFTAH AULIA ANGGRAINI
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono. (TRIBUNKALTIM.CO/MIFTAH AULIA ANGGRAINI) 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyisihkan anggaran Rp 42 miliar untuk program bantuan sosial.

Program tersebut merupakan program bantuan penanggulangan imbas adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Rencananya, Pemkab Kukar akan menyalurkan program bantuan itu di bulan Oktober 2022 kepada ojek online (ojol) hingga nelayan.

"Itu (anggaran) yang akan coba optimalkan untuk menanggulangi dampak dari kenaikan BBM yang berbuntut inflasi,” ujar Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, Rabu (14/9/2022).

Baca juga: Hari Ini Pilkades Serentak di Kukar, Sekolah dan Kantor Diliburkan, Warga Diimbau Tak Keluar Daerah

Diketahui, pemerintah pusat telah mewajibkan pemda membelanjakan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) pada Oktober, November, dan Desember 2022 untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.

Beleid itu mengatur, bahwa belanja bansos itu diarahkan untuk ojek online, usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), dan nelayan.

Baca juga: Hari Ini Pilkades Serentak di Kukar, 100 Personel dari Polres Bontang Ikut Amankan di 10 Desa

Selain itu, digunakan untuk penciptaan lapangan kerja dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Saat ini, Pemkab Kukar tengah merumuskan beberapa program bantuan sosial yang akan dibuat untuk menanggulangi kenaikan harga BBM bersubsidi.

Bantuan itu lebih dulu dirumuskan agar tepat guna dan tepat sasaran. Salah satunya melalui program sederhana di dalam bidang perikanan.

Baca juga: Ketahuan Main Judi Poker, 8 Pria di Sebulu Digerebek Polres Kukar

Misalnya, dikarenakan bahan bakar naik, nelayan menjadi susah melaut. Pemkab Kukar pun, mulai berkonsultasi dengan Pertamina.

Apakah lebih baik ada subsidi ongkos angkut BBM ke nelayan atau ada selisih harga yang bisa dibayarkan oleh nelayan.

"Progresnya sampai saat ini masih terus berjalan, kami sedang merancang program yang tepat. Program dibuat lebih spesifik untuk memenuhi kebutuhan daerah," jelas Sunggono. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved