Berita Nasional Terkini

Usai Anies Baswedan Lengser, Ketua DPRD DKI akan Hapus TGUPP, Tim yang Dibentuk Sejak Era Jokowi

Usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lengser, Ketua DPRD DKI menyebut akan menghapus TGUPP, tim yang dibentuk sejak era Jokowi.

KOMPAS.com/NURSITA SARI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima laporan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pengelolaan Pesisir soal kajian untuk menata kawasan pesisir Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/12/2019). Usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lengser, Ketua DPRD DKI menyebut akan menghapus TGUPP, tim yang dibentuk sejak era Jokowi. 

Kendati demikian, TGUPP saat itu menyatakan, meski beberapa kali ditemukan benda sejarah, area tersebut belum ditetapkan sebagai lokasi cagar budaya sehingga bisa dilakukan pembangunan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ketika ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ketika ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022). (KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFAL)

Sederet Alasan TGUPP Bakal Dihapus

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan, sejumlah alasan penghapusan TGUPP pada era Anies.

Salah satu alasannya, kehadiran TGUPP dianggap menghambat pembangunan.

"Itu, TGUPP, harus hilang. Itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta," kata Prasetyo usai mengikuti rapimgab, Selasa (13/9/2022).

Menurut Prasetyo, salah satu pembangunan yang kacau akibat TGUPP adalah pelebaran trotoar di Kemang, Jakarta Selatan.

Baca juga: Dituding Jadi Tim Sukses Anies Baswedan oleh Para Buzzer, Rocky Gerung: Kadang Kala Orang Cemburu

Ia mengatakan, pelebaran trotoar itu menyebabkan penyempitan drainase di Kemang.

"Jadi, buntu di tengah-tengah, dampaknya banjir. Jadi, (TGUPP seharusnya) rasional melakukan pembangunan," tutur Prasetyo.

Ia turut menilai pengangkatan TGUPP era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disertai politik kepentingan.

Jumlah anggota TGUPP di era Anies yang membeludak juga dinilai membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APDB) DKI Jakarta.

Sementara itu, menurut Prasetyo, Joko Widodo saat menjadi Gubernur DKI Jakarta mengangkat para aparatur sipil negara (ASN) yang akan pensiun menjadi TGUPP dan jumlahnya tidak sebanyak tim bentukan Anies.

"TGUPP enggak akan saya laksanakan dalam rapat badan anggaran (banggar), (upah TGUPP) enggak kami banggar-kan," tegas dia. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved