Berita Kaltim Terkini

Polemik Kepemimpinan DPRD Kaltim, Wagub Hadi Mulyadi Ingin tak Ganggu Pelayanan

Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi mengatakan polemik pimpinan dewan menjadi masalah internal di DPRD Kaltim.

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, tidak ingin menilai siapa yang berhak menduduki kursi Ketua DPRD Kaltim, namun demikian, menurutya dewan semestinya mematuhi keputusan PN Samarinda, Minggu (18/9/2022). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Polemik kepemimpinan kursi pimpinan "KT 3" atau Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur belum benar-benar berakhir.

Hasanuddin Masud dan Makmur HAPK kini saling klaim 'kursi' Ketua DPRD Kaltim.

Pasca dilantik 12 September lalu, Hasanuddin Masud mengatakan dia berhak menduduki kursi Ketua DPRD Kaltim, sesuai tahapan yang sesuai dan berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Mendagri.

"Yang penting legalitas, telah melalui tahapan yang benar," singkat Hasanuddin Masud.

Baca juga: Sejak Dilantik jadi Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud Masih Tempati Ruang Kerja Lama 

Makmur HAPK sendiri juga memiliki dasar yang kuat, dengan adanya hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.

Mantan Bupati Berau ini menegaskan bahwa dia masih menduduki Ketua DPRD Kaltim sampai 2024 mendatang.

"Saya masih menjadi Ketua DPRD Kaltim, siapa yang bilang tidak. Yang jelas ada keputusan hukum saya masih berlaku hingga 2024," tegas Makmur HAPK.

Terkait pelantikan Hasanuddin Masud, dia juga enggan merespon apa lagi mengomentari apa yang telah terjadi di Hotel Mercure pada sidang paripurna istimewa tersebut.

"Terus yang dilantik kemarin, saya tidak tahu, saya tidak komentar," tukas Makmur HAPK.

Baca juga: Hasanuddin Masud Angkat Suara soal Penilaian Gubernur Isran Noor yang Sebut DPRD Mercure

Dualisme kepemimpinan berpeluang besar terjadi di Karang paci sebutan DPRD Kaltim. Pemprov Kaltim sendiri merespon perihal potensi dualisme tersebut.

Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi mengatakan polemik pimpinan dewan menjadi masalah internal di DPRD Kaltim.

Dia berharap dualisme yang terjadi di DPRD, tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.

"Harapan kita, seluruh persoalan dualisme ini tidak mengganggu kepentingan masyarakat," kata Hadi Mulyadi.

"Tapi yang terpenting, ini kan masalah internal mereka (DPRD Kaltim), di internal ada aturan-aturan yang mereka buat. Silakan mereka mematuhi aturan yang disepakati, kalau ada masalah silahkan diselesaikan," sambungnya.

Baca juga: Makmur HAPK Angkat Bicara, Tegaskan Bukan Merebut Jabatan Tetapi Jaga Kondisi Kaltim

Menyinggung terkait polemik yang terjadi, Hadi Mulyadi tidak ingin menilai siapa yang berhak menduduki kursi Ketua DPRD Kaltim, namun demikian, menurutya dewan semestinya mematuhi keputusan PN Samarinda.

"Saya bukan pakar hukum, jadi tidak terlalu mendalaminya. Tapi kalau mengikuti keputusan Pengadilan Negeri (Samarinda) kan, (SK Mendagri) batal secara hukum," singkat Hadi Mulyadi mengakhiri keterangannya saat dihadapan awak media. (*)

 

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved