Gelar Hearing dengan Perumdam Varia Niaga, Komisi II DPRD Samarinda Soroti Parkir Non Tunai

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi II DPRD Kota Samarinda menggelar Hearing dengan Perumdam Varia di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda Penerapan pada Rabu (21/9/2022).

Pertemuan itu terkait pelaporan kegiatan bisnis, kendala, dan capaian oleh Perumdam Varia Niaga.

Salah satu hal yang paling disorot adalah terkait pengelolaan parkir non tunai oleh perumdam Varia Niaga di tiga ruas jalan percontohan, diantaranya Jalan KH Khalid, Jalan Diponegoro dan Jalan Panglima Batur.

Baca juga: Aksi Solidaritas Srikandi Ganjar Kalimantan Timur Tuai Respon Positif dari Warga

Pasalnya, banyak laporan dari masyarakat terhadap kinerja juru parkir (jukir) yang tidak maksimal, menjalankan pembayaran parkir non tunai, menggunakan mesin edisi buatan Varia Niaga.

Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Subandi yang juga Koordinator Komisi II mengatakan, ada beberapa catatan dalam pertemuan itu.

Ia menuturkan, sebelum memberikan evaluasi, dari beberapa anggota Komisi II ada melakukan survei ke lapangan langsung.

“Seperti Bu Laila dan lainnya ada coba-coba parkir di kawasan yang diawasi Varia Niaga, ternyata jukirnya tidak menawarkan bayar non tunai. Sehingga harus diminta dulu baru dikeluarkan mesin edisinya,” ujarnya.

Baca juga: Hadiri Kick Off GNPIP, Ketua DPRD Samarinda Dukung Pemkot Dalam Pengendalian Inflasi

Hal itulah yang menjadi catatan dari Komisi II DPRD Kota Samarinda terhadap Varia Niaga selaku pengelola parkir non tunai.

Dirinya menyayangkan, karena menurutnya potensi retribusi parkir non tunai sangat besar apabila juru parkir menaati metode pembayaran non tunai.

“Tentu kami beri dukungan kalau potensinya besar. Permasalahannya adalah mindset jukir yang perlu beradaptasi,” katanya.

Baca juga: 10 Perusahaan Bongkar Muat akan Dievaluasi, Perairan Muara Berau Samarinda tak Tercemar

Disamping itu permasalahan lain yang menjadi sorotan Politisi Partai Kesejahteraan Sejahtera (PKS) itu yakni mengenai tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum, yang merasa menguasai beberapa ruas jalan.

“Kami tadi minta agar pemerintah agar tidak takut dengan premanisme, karena pemerintah yang bisa membuat aturan. Kenapa harus takut, kalau perlu perlindungan, kan ada kepolisian yang akan melindungi,” tutupnya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.