EKSKLUSIF - Makmur HAPK Buka-bukaan saat Diminta jadi Ketua DPRD Kaltim oleh DPP Partai Golkar

TRIBUNKALTIM.CO - Tanda-tanda pergantian Ketua DPRD Kaltim periode 2019-2024 sudah beredar sejak Juni 2021.

Beredar kabar adanya surat persetujuan Pergantian Antarwaktu (PAW) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Makmur HAPK akan digantikan Hasanuddin Masud yang merupakan Ketua Komisi III DPRD Kaltim.

Persetujuan tersebut dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, dengan nomor : B-600 /GOLKAR/VI/2021, perihal persetujuan pergantian antarwaktu Pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024.

Surat ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kaltim dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto-Lodewijk F Paulus, tertanggal 16 Juni 2021.

Makmur HAPK mengaku tak tahu apa kesalahannya hingga ia di-PAW. Ia mengingat ada membaca risalah di Pengadilan Negeri.

"Ada di sana ditulis, saya tidak pernah menghadiri acara rapat 37 kali. Saya sudah membayangkan ada organisasi dalam sebulan rapat 4-5 kali, mana ada. Kalau rapat sebulan sekali, baru 12 kali (setahun)," katanya dalam talkshow daring Tribun Kaltim Series, bertema 'Makmur Belum Mundur' pada 20 September 2022 lalu.

Baca juga: EKSKLUSIF - Soal Pelantikan Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK: Bukan Saya Selalu Ingin jadi Ketua

Baca juga: Dilantik Jadi Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud Akui Hubungannya dengan Makmur HAPK Baik-Baik Saja

Baca juga: Makmur HAPK Angkat Bicara, Tegaskan Bukan Merebut Jabatan Tetapi Jaga Kondisi Kaltim

Makmur HAPK mengaku selalu dipercaya partai bahkan sejak era Rita Widyasari, Ketua DPD Partai Golkar Kaltim 2016-2020.

Saat itu Makmur HAPK juga menjabat sebagai Ketua Harian Golkar Kaltim.

Bagaimana cerita Makmur HAPK soal etika berorganisasi, berikut petikan wawancara eksklusifnya bersama Tribun Kaltim .

Mengapa keluar rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk mengganti Bapak sebagai Ketua DPRD Kaltim?

Jadi ada yang menyatakan saya tidak perlu klarifikasi, itu salah. Kalau memang dilakukan dengan cara-cara wajar, santun, beretika.

Saya tidak tahu, saya sendiri jadi Ketua DPRD Kaltim bukan meminta-minta jadi ketua.

Jadi ketika saya diminta pada hari Jumat oleh DPP untuk ketemu, saya datang.

Disampaikan dan tidak ada perjanjian yang kita (buat) pada saat itu, hanya menyatakan pak Makmur diminta jadi Ketua DPRD Kaltim.

Itu hari Jumat dan banyak yang menyaksikan.

Dan saya menyampaikan sebelum berlanjut dialog , beberapa faksi yang hadir, termasuk juga pengurusan dari pak JK (Jusuf Kalla) juga hadir.

Saya sampaikan jangan khawatir dengan pribadi saya, jangankan jadi ketua, jadi anggota DPRD pun tidak ada masalah.

Artinya yang penting DPP sudah memberikan dukungan penuh kepada Golkar Kaltim.

Saya tetap membantu meskipun saya sudah tidak menjadi anggota DPRD.

Prinsip (saya) seperti itu, tapi ketika seperti ini (di-PAW) saya juga tidak mau mempermainkan.

Kita ini kan membangun kaderasiasi dari awal, ditempa sedemikian rupa, saya tahun 87 sudah calon anggota DPRD dan berbagai macam pengurusan saya tempati.

Kalau mau jadi Ketua DPRD provinsi itu ada petunjuknya, juklak, DPO dan sebagainya.

Kalau anggota DPRD provinsi, yang pertama pengurus harian atau setingkat lebih tinggi artinya seperti saya kan ada pak Rudi (Rudi Mas'ud, Ketua DPD Partai Golkar Kaltim 2020-2025) , Pak Rudi adalah pengurus DPD 1, beliau karena di DPR RI jadi ditugaskan kepada kami begitu.

Kedua menjadi anggota DPRD, yang ketiga S1, yang keempat memberikan prioritas pada calon yang mendapatkan suara terbanyak .

Ya saya sudah penuhi semuanya (syarat itu). 

Bapak meraih suara terbanyak di pemilu kemarin?

Ya syukur Alhamdulillah. Kemudian yang kelima itu biasakan peraturan perundang-undangan, kalau kita telusuri ada di KPUnya ada di undang-undang ormasnya.

Yang keenam, tidak pernah pindah partai. Sampai saat ini saya masih anggota Golkar.

Artinya semua sudah dipenuhi dan tidak ada yang dilanggar?

Kalau saya baca risalah pengadilan negeri, ada dikatakan (pelanggarannya).

Padahal saya (sebagai Ketua Harian Golkar Kaltim) mendampingi pak Rudi Masud itu 2020, kemudian 2021.

Lalu 15 Maret 2021 ada surat (permohonan) pergantian diri saya.

Ada di sana ditulis, saya tidak pernah menghadiri acara rapat 37 kali.

Saya sudah membayangkan ada organisasi dalam sebulan rapat 4-5 kali? Mana ada.

Kalau rapat sebulan sekali, baru 12 kali setahun.

Saya inginnya meluruskan saja sebenarnya.

Hal ini tidak boleh, semisal kita tidak senang kepada teman secara pribadi, keluarlah hal-hal seperti itu.

Makanya saya kalau ada yang menyatakan ini perlu ngga ditilik, perlu dong.

Kalau perlu saya ditanyakan benar tidak saya dikatakan tidak menghadiri rapat.

Saya dulu zaman ibu Rita (Rita Widyasari, Ketua DPD Partai Golkar Kaltim 2016-2020), saya diminta menggantikan beliau apabila berhalangan hadir di acara-acara.

Saya selalu menjaga etika jangan sampai berbuat tanpa arahan dari Jakarta, nanti saya dibilang berbuat yang melampaui tugasnya, saya jaga itu.

Saya ini belajar beretika dalam hal politik pemerintahan organisasi.

Kalau zaman ibu Rita itu kalau ada apa-apa saya diberi mandat, kalau menyatakan saya tidak pernah partisipasi itu tidak benar.

Coba dilihat juga ditanya, jadi saya ingin dalam pergantian (Ketua DPRD Kaltim) ini bukan karena alasan menyalahkan orang lain, tapi hargai, ketika saya dikatakan tidak aktif, tidak musyawarah.

Ini contoh saja, saya pernah hadir di musyawarah Pemilihan Ketua DPD Golkar Kutai Kartenegara, itu pada saat itu pak Hasanuddin Masud sebagai calon ketua.

Saya hadir tapi saya tidak diberi kesempatan untuk membuka acara itu, pidato pun tidak, mungkin karena saya paling tua saya hanya menyampaikan, apa namanya, mengheningkan cipta, bahkan ada yang me-WA saya, tinggalkan (acara) itu.

Bapak merasa pelan-pelan disingkirkan?

Kalau saya lihat ya seperti itu. Belum apa-apa sudah turunkan baliho di sana.

Padahal saya sudah sampaikan, sudah komunikasikan. Bapak mau jadi calon gubernur, silakan. Saya juga memang punya cita-cita sih tetapi tidak ambisius.

Ambisi ada dalam kehidupan ini tapi saya selalu melakukan sesuatu itu tidak ambisius.

Saya melakukan sesuatu dengan pertimbangan. Itu saja kita sebagai ketua DPRD.

Itu aja yang saya sampaikan semuanya jangan ganggu kehidupan saya.

Saya tidak pernah menyalip-nyalip orang.

Saya pernah jadi wakil bupati (2 periode di Berau) tidak pernah (mau nyalip) jadi bupati (di saat yang sama).

Saya belajar etika-etika itu.

Menurut Bapak bagaimana kepimpinan Hasanuddin Masud di DPRD Kaltim?

Saya tidak tau gimana wataknya. Padahal saya cukup komunikatif juga bertelpon-telponan gitu sampai saat ini nggak pernah lagi. Saya tidak tahu.

Sejak pelantikan kemarin, bagaimana hubungan Bapak dengan Hasanuddin Masud?

Saya belum ada hubungan apa-apa.

Kapan komunikasi terakhir pak?

Waktu mau pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kaltim. Pak Udin (Hasanuddin Masud) datang ke sini dengan timnya.

Saya memang disuruh mundur jangan nyalon.  Karena ada suatu amanat yang lebih besar kepada pak Rudi Masud.

Saya tanya amanat apa itu, apakah saya juga tidak bisa menjalankan amanat itu, saya tidak diberi tahu juga.

Maksud saya kalau diberi tahu kan kita bisa dukung pak Rudi Masud, walaupun dengan modal tangan sepuluh istilahnya, tapi kan saya tidak tahu apa yang diamanatkan.

Saat Musda X Golkar Kaltim tahun 2020 lalu bapak dicalonkan sebagai ketua DPD Kaltim lalu dikabarkan ‘mundur', bapak menyesal?

Tidak mundur pada saat itu, tapi diminta untuk kompromistis.

Jadi pada saat itu kita musyawarah mufakat, tidak ada kata-kata mundur.

Kemudian sudah larut malam, ada perintah Ketum Golkar supaya musyawarah mufakat.

Saya sebagai kader yang lama juga, kita berunding bersama-sama yang mempimpin rapat terbatas itu pak Nurdin Halid.

Saya ingat ucapan saya, kenapa tidak awal-awal kita berunding jadi enak didengar.

Saya sampaikan, apa juga yang kita perebutkan, bukan izin tambang, bukan izin emas, tertawa juga waktu itu.

Orang memimpin organisasi itu bukan kaya gaya tapi kaya hati.

Saya bukan termasuk orang yang punya perusahaan besar, artinya kaya hati, Alhamudlillah.

Waktu saya Ketua Harian Golkar Kaltim dengan ibu Rita, saya bisa kelola dengan baik kok. (Tribun Kaltim/Fatimah Annazwa-Bagian 2)